BPRD DKI dan KPK Temukan Tunggakan Pajak Apartemen Vittoria Rp 1,1 Miliar

Pemasangan Stiker Tunggak Pajak di Green Pramuka Square Mall — Ilustrasi razia pajak. (Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menemukan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Apartemen Vittoria Residence di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat sebesar Rp 1,1 miliar.

Temuan tersebut terungkap saat BPRD DKI Jakarta bersama Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar razia door to door pada Jumat 6 Desember 2019.

Petugas pun menemui manajemen Vittoria Residence untuk mengklarifikasi perihal tunggakan sekaligus penagihan pajak.

"Untuk total tunggakan PBB di apartemen ini, yakni Rp 1,1 miliar untuk satu tahun yang belum terbayar," kata Wakil Kepala BPRD DKI Jakarta Yuandi Bayak Miko seperti dilansir Antara, Sabtu (7/12/2019).

Objek wajib pajak tersebut ditempeli stiker tanda belum melunasi pajak di bagian depan lobby apartemen tertanggal 16 Oktober 2019.

Saat mediasi, Yuandi mengingatkan manajemen apartemen untuk segera melunasi tunggakan pajaknya agar objek pajak tidak disita dan dilelang.

"Proses penagihan surat paksa dilakukan dengan penempelan stiker, berikutnya surat paksa, hingga sita lelang," kata Yuandi yang menyebut Apartemen Vittoria Residence telah menunggak PBB sejak 16 September 2019.

Alasan wajib pajak belum berniat melunasi pajak karena menganggap properti mereka adalah investasi, sehingga lebih memprioritaskan pembangunannya.

"Sementara pajak juga harus didahulukan untuk pembayarannya," kata dia.

2 dari 2 halaman

Perbedaan Hitungan Luas Tanah

Sementara itu, perwakilan manajemen Vittoria Residence, Febby Himawan mengatakan, alasan pihaknya tunggak PBB karena adanya perbedaan luas tanah antara perhitungan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta dengan tim internal mereka.

"Dalam perhitungan Cipta Karya luasnya itu 80 ribu, tapi berdasarkan hitungan hasil tim teknis kita enggak segitu, tapi hanya 73 ribu, makanya kan ada perbedaan dan itu sedang kami urus. Intinya bukan karena kami tak mau membayar pajak," kata Febby.

BPRD mencatat sedikitnya 170 mobil mewah di kawasan Penjaringan belum membayar pajak dengan total potensi pendapatan sebanyak Rp 5,4 miliar.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
Pajak apartemen
Razia Pajak
BPRD DKI