Saut Situmorang: KPK Masih Bisa OTT Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk

20170621-KPK Tunjukkan Barang Bukti OTT Gubernur Bengkulu-Afandi — Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/6). KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam OTT di Bengkulu, termasuk Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya, Lili Martiani. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang memastikan lembaganya masih bisa menggelar operasi tangkap tangan (OTT) sebelum keberadaan dewan pengawas diresmikan.

Menurut Saut, lembaga antirasuah masih menggunakan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 69 D UU KPK yang baru, yakni UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Kita kan hari ini masih pakai UU lama. Kita pakai pasal 69 D," ujar Saut saat dikonfirmasi, Sabtu (7/12/2019).

Pasal 69 D berbunyi soal ketentuan peralihan sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang.

"(Pasal) 69 D itu kan menegaskan bahwa kami sebelum ada dewan pengawas masih pakai UU lama. Jadi kalau sampai hari ini belum ada OTT, bukan berarti kita enggak kerja. Hari ini saja kita masih melakukan proses penyelidikan, target-target baru," kata Saut.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

BPRD mencatat sedikitnya 170 mobil mewah di kawasan Penjaringan belum membayar pajak dengan total potensi pendapatan sebanyak Rp 5,4 miliar.

2 dari 2 halaman

Soal Pilkada 2020

Terkait akan berlangsungnya Pilkada 2020 mendatang, Saut memastikan pihaknya tak ragu untuk menangkap calon kepada daerah yang dalam proses Pilkada memberi atau meneria suap.

Menurut Saut, sejak UU baru diberlakukan, KPK bukan tidak mau melakukan OTT, melainkan lantaran belum ada pihak yang bisa ditangkap oleh tim penindakan.

"Jadi, kalau enggak ketemu ya karena memang enggak ketemu. Enggak bisa dipaksa juga ya (OTT). Tetapi proses itu masih jalan, sampai hari ini, proses penyelidikan, orang baru, target baru itu masih jalan. Tetapi kalau belum ketemu (yang di OTT) ya memang belum ketemu saja," kata Saut.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
OTT KPK
Sistem Operasi
OTT KPK dilakukan ke para pejabat yang terindikasi melakukan korupsi atau pungutan liar di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
OTT KPK
Dewan Pengawas KPK