Komisi VI DPR: Polemik Garuda Jangan Dibikin Drama Politik

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta semua pihak untuk tidak membuat polemik permasalahan di PT Garuda Indonesia Tbk berkepanjangan.

Imbauan itu dia sampaikan untuk menjaga dan segera memulihkan reputasi Garuda Indonesia sebagai flag carrier kebanggaan bangsa.

"Saya mengimbau sudahi polemik Garuda. Jika ada dugaan permasalahan kepabeanan, tuntaskan, selesaikan tanpa gimmick dan drama-drama. Jangan dibikin drama untuk menaikkan popularitas dengan mendiskreditkan pihak-pihak tertentu,” ujar Mufti di Jakarta, Senin (9/12/2019).

Menurut Mufti, jika memang ingin melakukan pembenahan di tubuh BUMN seperti Garuda, yang perlu dilakukan adalah menjaga kondusivitas. Hal itu mengingat Garuda adalah perusahaan terbuka dan maskapai penerbangan nasional.

"Sebagai perusahaan terbuka, berlarut-larutnya drama Garuda, apalagi dibumbui dengan dugaan penggiringan opini dengan informasi-informasi yang tidak relevan, dengan permasalahan pokok, akan berpotensi merontokkan saham Garuda. Dan memang sahamnya jatuh sepekan kemarin. Kalau harga saham rontok, negara juga dirugikan,” ujar dia.

Adapun sebagai perusahaan penerbangan, reputasi Garuda perlu dijaga agar tetap mendapat kepercayaan publik.

"Garuda adalah maskapai terbaik kebanggaan kita. Kalau reputasinya dirontokkan, apalagi dengan informasi yang tidak relevan terkait orang per orang manajemennya, kepercayaan pasar bisa menurun mengingat bisnis maskapai adalah bisnis kepercayaan yang sangat sensitif dengan isu,” jelas Mufti Anam.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Ari Ashkara dicopot dari jabatannya sebagai Dirut Garuda setelah kasus penyelundupan motor Harley Davidson. Ternyata Ari sempat melakukan beberapa tingkah unik selama menjabat.

2 dari 2 halaman

Objektif Lihat Permasalahan

Mufti juga menyarankan kepada semua pemangku kepentingan untuk obyektif menilai permasalahan Garuda. Apalagi, maskapai pelat merah itu sudah mulai menunjukkan perbaikan kinerja.

"Saya tidak ada urusan dengan direksi Garuda siapa itu namanya, enggak peduli dan enggak kenal. Yang ingin saya sampaikan adalah mari jaga maskapai kebanggaan bersama ini. Kalau memang niatnya menindak, itu pun kalau memang ada salahnya, ya lakukan saja. Bikin pernyataan, selesai. Jangan dibikin drama berseri-seri, dibumbui gimmick yang tidak relevan,” ujar dia.

Mufti juga meminta otoritas terkait mengecek surat permohonan proses kepabeanan dari Garuda ke Bea Cukai yang beredar di media sosial. Surat yang dikirim pada tanggal 15 November 2019 itu berisi permohonan proses kepabeaan mengenai renana pengiriman pesawat A330-900 NEO dari Perancis ke Indonesia.

"Harus dicek, biar tidak saling curiga, apakah sebenarnya sudah ada permintaan proses kepabeanan dari Garuda atau memang ada proses administrasi yang diabaikan sehingga muncul kasus ini,” ujarnya.