Kemendikbud: Penghapusan UN Sudah Dikaji dengan Tim Khusus

Menteri Nadiem Bahas Penghapusan UN Bersama DPR — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat rapat dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Rapat membahas penghapusan Ujian Nasional (UN) pada 2021 dan sistem zonasi. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memaparkan kajian tentang penghapusan Ujian Nasional dalam rapat dengar pendapat dengan DPR.

"Dalam rapat selanjutnya, kita akan sampaikan. Jadi sabarlah," ucap Kepala Biro dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana di Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Menurut dia, kajian yang dilakukan Kemendikbud sudah bagus dan baik. Sehingga dapat segera dipaparkan.

"Kajian ini kan terus intensif dilakukan oleh tim khusus. Ketika Pak Menteri langsung maraton. Kajian ini melibatkan berbagai stakeholder. Dari PGRI, termasuk asosiasi guru yang lain," ungkap Ade.

Menurut dia, semua masukan pasti dikaji. Sehingga nanti dirumuskan.

"Jadi bagaimana semua informasi, semua dokumen, semua hal, dan kebijakan-kebijakan masa lalu harus kita lihat," tukasnya.

Sebelumnya, Anggota DPR RI Komisi X, Putra Nababan mengatakan Nadiem harus segera menyampaikan kajiannya terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan polemik.

"Kita minta kajiannya. Kami Komisi X meminta kajiannya berikan kepada kami. Jangan sampai nanti diputuskan, nanti kajiannya melenceng sedikit, jadi polemik lagi," kata Putra.

Dia menegaskan, pihaknya ingin melihat grand design dan road map pendidikan yang akan dibawa ke depan.

"Jangan ganti menteri, ganti kurikulum," tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Pendidikan Nadiem Makarim berencana menghapus UN. Salah satun alasannya karena dinilai membebani siswa, guru, dan orangtua.

2 dari 2 halaman

Jangan Coba-Coba

Senada, Ketua PB PGRI Didi Suprijadi menegaskan, guru itu hanya eksekutor. Sehingga, dirinya meminta jangan ini menjadi ajang coba-coba.

"Kami dari guru hanya melakukan. Ini jangan coba-coba. Perlu kajian memang betul. Kami setuju-setuju. Perlu hati-hati. Pengalaman yang lalu, ramai juga. Pak menteri diganti, ribut lagi. Kemudian sampai menggunakan kurikulum macam-macam," jelas Didi.