Ketua KPK Minta Pengadaan Barang untuk Covid 19 Tetap Perhatikan Aspek Tipikor

Liputan6.com, Banten Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengimbau kepada pihak pelaksana Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 tetap memperhatikan pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

"PBJ tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk aturan yang secara khusus yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) tentang pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk penanganan COVID-19," kata Firli melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (3/4/2020).

Firli mengatakan, KPK akan terus mendorong keterlibatan aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan pengawalan dan pendampingan terkait proses pelaksanaan PBJ serta berkonsultasi dengan LKPP.

Menurutnya, prinsip PBJ dalam kondisi darurat harus transparan, efektif, dan akuntabel, dengan tetap berpegang pada konsep harga terbaik (value for money) sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

"Bahwa salah satu tujuan BPJ dalam ketentuan itu adalah menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia," ujar Jenderal Polisi bintang tiga itu.

Firli menambahkan, prinsip transparan dan akuntabel harus dijalankan dengan mendokumentasikan dan membuka setiap tahapan pengadaan dalam rangka mencari harga terbaik.

"KPK mengingatkan agar seluruh tahapan pelaksanaan PBJ, selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi," cetusnya.