Penjelasan Hanura Soal Wiranto Tak Masuk Kepengurusan

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPP Hanura Benny Rhamdani menjelaskan tidak ada jabatan Ketua Dewan Pembina yang sebelumnya ditempati Wiranto. Benny mengatakan, struktur kepengurusan Hanura yang diakui Kemenkumham saat ini merujuk pada Munas Solo 2015. Pada struktur tersebut tidak ada posisi dewan pembina.

"Jadi jangan tidak adanya Pak Wiranto tidak adanya struktur Dewan Pembina disalahkan kepada kami. Karena Menkumham menyatakan yang diakui adalah AD/ART Munas Solo," ujar Benny di DPP Hanura, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Dia menjelaskan, posisi dewan pembina baru ada ketika Wiranto mundur sebagai ketua umum. Wiranto mundur lantaran ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menkopolhukam.

"Sejarahnya dewan pembina itu diusulkan oleh Pak Wiranto setelah dirinya menjadi Menkopolhukam. Beliau tidak jadi ketum, beliau ingin dinaikkan fungsinya yang dulu ketua umum jadi ketua dewan pembina dan itu diusulkan di Munas Bambu Apus," ujar Benny.

Munas Bambu Apus itu tidak diakui dalam SK Kemenkumham. Adapun Munas tersebut muncul saat ribut-ribut dualisme kepengurusan Hanura.

Benny menjelaskan, saat mengajukan restrukturisasi kepengurusan ke Kemenkumham, kembali mengacu pada Munas Solo.

"Memang AD/ART mengatakan tidak ada posisi dewan pembina, yang memang dulu tidak ada dewan pembina," ucapnya.

Benny mengatakan, tidak adanya Wiranto dalam kepengurusan Hanura bukan berarti tidak menghendaki keberadaan mantan Panglima ABRI itu. Sebab hal tersebut karena Kepengurusan Bambu Apus tidak diakui secara hukum.

Soal kepengurusan tersebut tidak diakui, Benny meminta ditanyakan kepada orang-orang di lingkaran Wiranto dan Hanura kubu Daryatmo cs.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: