Awasi Rekening Kepala Daerah, Mendagri Dorong RUU Transaksi Non Tunai

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sepakat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendorong rancangan undang-undang terkait transaksi non tunai dalam anggaran pemerintahan. Hal tersebut dikatakan Tito usai pertemuan dengan PPATK, Jumat (20/12/2019).

"Bapak Kepala PPATK juga sudah menyampaikan gagasan untuk adanya mendorong undang-undang, rencana UU transaksi non tunai, nah ini dari Kemendagri juga menyampaikan dukungan untuk RUU itu bisa masuk prolegnas secepat mungkin," kata Tito di Gedung Kemendagri, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Tito bersama Menkeu dan Gubernur BI berencana membuat MoU untuk mengatur transaski non tunai di lingkungan pemerintahan. Harapannya dengan sistem cashless ini, maka semua transaksi keuangan termasuk yang mencurigakan mudah terlacak atau tercatat.

"Dalam rangka di lingkungan pemerintahan termasuk lingkungan pemerintahan daerah, mungkin di batas angka tertentu boleh cash tapi yang lainnya cashless, sehingga semua aliran dananya bisa diketahui," jelasnya.

Sementara Tito menyebut, pihaknya tidak berwenang mengorek informasi detail pada PPATK. Sebab, yang berwenang adalah aparat penegak hukum (APH).

"Hasil informasi PPATK itu bersifat intelijen, jadi Kemendagri tidak boleh meminta informasi kepada PPATK, apalagi dalam bentuk detail. Nanti akan melaksanakan lidik untuk klarifikasi benar atau tidak. Kalau benar, akan naik sidik proses hukum, kalau tidak akan dihentikan lidiknya," terang Tito.

Tito menambahkan, Kemendagri hanya berhak mengonfirmasi kebenaran informasi rekening mencurigakan tersebut dan dilanjutkan memperingatkan tiap kepala daerah.

"Kami akan gunakan untuk memperingatkan teman-teman kepala daerah lain supaya lebih hati hati dan lebih efektif efisien dalam melaksanakan tata kelola keuangan negara," ucapnya.

Saksikan video pilihan berikut ini: