Anggota Dewas KPK: Presiden Cerita Susah Cari Uang, Tapi Ada Kebocoran

5 Dewan Pengawas KPK Pilihan Jokowi — Lima anggota Dewan Pengawas KPK berpose saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Lima anggota Dewan Pengawas KPK terdiri dari Tumpak Hatorangan Panggabean sebagai ketua serta Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar, Syamsudin Haris sebagai anggota. (Foto: Biro Pers Setpres)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo memberikan wejangan kepada dewan pengawas KPK di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Anggota Dewas KPK Harjono mengatakan, Jokowi memberikan arahan bagaimana sulitnya mencari uang tetapi masih marak kebocoran-kebocoran.

"Arahan Presiden, Presiden memberi gambaran saja betapa susahnya kita cari duit, tapi sementara itu betapa banyaknya kebocoran kebocoran itu," ungkap Harjono di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (20/12).

Dia mengatakan nantinya dewan pengawas KPK akan bekerja sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan korupsi. Misalnya pihak KPK jika akan melakukan penyadapan harus melapor kepada dewas.

"Ya dewas seperti di undang-undang itu saja. Kalau akan melakukan penyadapan harus melapor ke kita. Kalau kemudian akan melakukan tindakan tindakan lain kita harus diberitahu," ungkap anggota Dewan Pengawas KPK.

Presiden Jokowi melakukan pertemuan tertutup dengan dewan pengawas dan pimpinan KPK. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memberikan wejangan kepada Tumpak Hatorangan Panggabean Cs untuk menjamin kepastian hukum di tubuh lembaga antirasuah tersebut.

"Arahan khusus tidak ada, secara umum iya. Secara umum, kami harus melakukan penegakan pemberantasan korupsi. Khusus kami Dewan Pengawas akan memberikan fundamen yang kuat untuk pimpinan KPK bisa melaksanakan secara baik menjamin kepastian hukum," kata Tumpak usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2019).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Jokowi resmi melantik Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 di Istana Negara Jakarta, Jumat (20/12/2019).

2 dari 2 halaman

Tak Campuri Teknis Perkara KPK

Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menjamin pihaknya tidak akan mencampuri teknis perkara yang tengah diusut lembaga antirasuah itu. Menurut dia, tugas dewan pengawas hanyalah melakukan pengawasan terhadap tugas dan wewenang KPK.

"Kami lakukan pengawasannya. Tapi jangan lupa kami bukan penasehat, bukan. Kami tidak akan mencampuri teknis perkara yang dilakukan KPK," kata Tumpak di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Tumpak mengaku tak diberi arahan khusus oleh Jokowi terkait tugasnya sebagai ketua dewan pengawas KPK. Dia menyebut Jokowi hanya meminta agar penegakan pemberantas korupsi diperkuat.

"Khusus kami Dewan Pengawas akan memberikan fundamen yang kuat untuk pimpinan KPK bisa melaksanakan secara baik menjamin kepastian hukum," ujar mantan Wakil Ketua KPK itu.

Hal itu, kata dia, bisa terealisasi dengan melakukan enam tugas dewan pengawas sebagaimama diatur dalam Pasal 37 UU Nomor 19 tahun 2009.

Dalam pasal itu, kata Tumpak, dijelaskan bahwa dewan pengawas adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Dewan Pengawas KPK
Dewas KPK