Gerindra Sempat Ragukan Independensi Dewan Pengawas KPK Karena Dipilih Jokowi

5 Dewan Pengawas KPK Pilihan Jokowi — Presiden Joko Widodo (kanan) menyalami Artidjo Alkostar usai pelantikan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Upacara pelantikan Dewan Pengawas KPK dipimpin langsung Presiden Joko Widodo. (Foto: Biro Pers Setpres)

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Gerindra Hendarsam Marantoko sempat meragukan independensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK). Keraguan tersebut lantaran dewas harus dipilih secara langsung oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Hendarsam menilai, pemilihan Dewan Pengawas KPK oleh Presiden Jokowi dapat menimbulkan konflik kepentingan.

"Memang saya pribadi bertanya-tanya juga kenapa? Catatan kita bahwa salah satunya dewas jangan dipilih oleh eksekutif, dalam hal ini presiden, karena ini terkait dengan masalah conflict of interest," ujar Hendarsam dalam diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2019).

Saat kelima nama dewan pengawas muncul dan dilantik bersamaan dengan pimpinan KPK periode 2019-2023, keraguan Hendarsam mereda. Sebab, komposisi dewan pengawas diisi sosok yang memiliki rekam jejak baik serta mempunyai integritas dan kredibilitas.

Dia menyebut, mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar, Albertina Ho, dan mantan Komisioner KPK Tumpak Hatorangan Panggabean memiliki rekam jejak baik dalam pemberantasan korupsi.

"Tapi saya melihatnya secara pribadi ketika melihat lima profil yang ditunjuk. Pada saat ini keraguan itu untuk sementara sirna. Jadi saya harus berpikiran baik bahwa kelima figur (dewan pengawas) yang ditunjuk itu mempunyai integritas dan kredibilitas lebih dari cukup saya rasa," ucap Hendarsam.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Jokowi resmi melantik Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 di Istana Negara Jakarta, Jumat (20/12/2019).

2 dari 2 halaman

Kekhawatiran Masyarakat

Di sisi lain, Hendarsam mengakui keberadaan dewan pengawas dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Hal ini lantaran banyaknya narasi dugaan pelemahan agenda pemberantasan korupsi ke depan.

"Tapi memang semua institusi atau lembaga memang harus ada pengawasnya, itu merupakan khittah. Apakah perlu atau tidak? Itu perlu dan memang kita enggak bisa memungkiri ada suara-suara yang sedikit minor, terkait dengan masalah penegakan hukum dilakukan KPK," kata dia.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Gerindra
Organisasi
Gerindra ialah sebuah partai politik di Indonesia
Lihat Selengkapnya
Gerindra
Dewan Pengawas KPK
Dewas KPK
Hendarsam Marantoko