Ada Aturan Internal, Nasib Gibran di Pilkada Solo Tergantung Megawati

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengakui, memang ada aturan minimal tiga tahun bagi kader untuk maju di pemilihan kepala daerah (Pilkada). Namun, aturan tersebut harus dilihat secara komprehensif.

Hasto menjelaskan, peraturan tersebut untuk menyiapkan calon kepala daerah dari internal PDIP. Sementara untuk mengusung siapa yang maju harus melihat pemetaan politik.

"Bahwa syarat kekaderan itu karena memang tugas partai untuk menyiapkan calon dari internal. Tetapi ini adalah pemilunya rakyat. Sehingga kita harus melihat apa yang menjadi kehendak rakyat dan kemudian partai juga melakukan pemetaan politik," ujar Hasto di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Sabtu (21/12/2019).

Dia menyontohkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini merupakan contoh proses pemetaan politik. Sementara, kepala daerah hasil penjaringan internal, misalnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Karenanya, peluang putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Solo untuk maju masih terbuka melalui pemetaan politik.

"Tetapi juga jalur pemetaan politik untuk membuka diri terhadap tokoh anak muda yang memang mau berdedikasi bagi bangsa dan negara melalui partai," tutur Hasto.

Hasto menegaskan, keputusan siapa yang akan diusung partai berlambang banteng itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. DPP PDIP akan membantu pemetaan dan analisa politik.

"Ketika ibu ketua umum mengambil keputusan, maka di situlah seluruh jajaran partai siap mengamankan keputusan itu," kata Hasto.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: