Menkumham: Omnibus Law Super Prioritas

Liputan6.com, Jakarta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan, pembahasan mengenai omnibus law dalam legislatif menjadi super prioritas.

"Itu (Omnibus Law) yang akan kami dahulukan nanti. Jadi masa reses yang akan datang selesai, ini (Omnibus Law) akan masuk," kata Yasonna dalam sesi wawancara eksklusif bersama Liputan6.com, Jumat (20/12/2019).

Yasonna menyesalkan bahwa dalam Prolegnas lalu pembahasan mengenai omnibus law ini tidak dimasukkan. Dia menyebutkan, andaikata ini dimasukkan sejak kemarin maka eksekutif atau dalam hal ini pemerintah bisa langsung memasukkan draf rancangan undang-undang pada akhir Desember ini.

Yasonna menjelaskan bahwa pemerintah mengajukan dua omnibus law, yang pertama terkait tentang cipta lapangan kerja. Sementara omnibus law yang kedua mengenai pajak.

"Dulu waktu pidato Bapak Presiden itu disebut omnibus cipta lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM. Itu disatukan sekarang menjadi satu omnibus law dan yang kedua pajak," jelas Menteri kelahiran 27 Mei 1953 itu.

Omnibus law pajak, kata alumnus Universitas Sumatera Utara itu, merupakan instrumen hukum untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia. Guna mendorong insentif bagi para investor.

"Ini sudah tahapan 70 persen. Naskah akademik sudah selesai, sekarang draf RUU sedang kita bahas terus," katanya.

Menurut Menteri yang pernah bercita-cita menjadi pendeta itu, draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law setiap hari terus dikaji. Bahkan ia menerangkan bahwa pengkajiannya melibatkan seluruh kementerian.

"Dan kita sudah berkomunikasi dengan DPR ini (Omnibus Law) akan menjadi Super Prioritas," ungkap Yasonna.