Soal Wakil Moeldoko, PKS: Birokrasi Gemuk Tambah Beban APBN

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko saat di wawancarai KLY di Jakarta, Rabu (16/1). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik jabatan baru Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Jubir DPP PKS, Ahmad Fathul Bari, menyebut birokrasi akan semakin gemuk dan menambah APBN.

"Walaupun semuanya merupakan hak Presiden, tapi yang jelas, birokrasi akan semakin gemuk dan tentu akan menambah beban APBN," kata dia kepada wartawan, Kamis (26/12/2019).

Selain itu, kata dia, hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pertamanya sebagai Presiden terpilih pada Pilpres 2019 di Bogor tanggal 14 Juli 2019.

"Saat itu beliau menyampaikan. Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah," ucapnya menirukan perkataan Jokowi.

Menurutnya, sebagai orang yang dipilih rakyat melalui kontestasi Pilpres yang memakan dana besar dan pengorbanan masyarakat, bahkan hingga dua periode, Jokowi harus mulai introspeksi untuk tidak terus menerus melupakan janji dan komitmennya.

"Sesuai petuah Bung Karno, satunya kata dan perbuatan," kata Jubir DPP PKS ini.

2 dari 2 halaman

Evaluasi Janji

Dia menuturkan, masyarakat sudah banyak melihat catatan evaluasi mengenai janji yang tidak ditepati. Apalagi sudah banyak jabatan baru yang dibuat, seperti Wakil Menteri, Staf Khusus Presiden, dan sebagainya tanpa tupoksi yang jelas.

"Dan itu beliau sampaikan juga dalam bagian lain pidato pertamanya di Bogor, 'Kita harus menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat'," tuturnya menirukan ucapan Jokowi.

Sehingga introspeksi sudah harus dilakukan Jokowi meski terlambat. Jokowi diingatkan oleh masyarakat, sebagai kepala negara yang sering lalai terhadap janji dan komitmennya sendiri.

"Serta menjadi Presiden yang senang mengumbar jabatan dan lebih mengakomodasi kepentingan elite dibanding kepentingan masyakat kecil," pungkasnya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com