Mahfud Md Sepakat Pegawai KPK Jadi ASN

Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md sepakat pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, lembaga antirasuah itu merupakan salah satu lembaga negara.

"Iya ASN. Karena itu lembaga negara kan? Masa ada lembaga negara tidak diurus oleh negara. Saya kira kalau itu emang harus. Kok lembaga negara tidak diurus oleh negara," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019).

Mahfud menegaskan, perubahan status pegawai tak akan merubah apapun. Tergantung niat baiknya dan tergantung manajernya juga.

"Kalau memang mau baik ya bekerja dengan apa yang disediakan oleh negara. Tapi sebenarnya apa masalahnya? Kalau dari sudut penghasilan, juga tidak berubah dengan itu. Cuma bedanya kali ya kalau orang KPK itu dapat anggaran itu sudah platformnya sekian, nggak dapet lagi karena dia nggak boleh nerima honor-honor lain dari negara. Begitu dapat misalmya sebulan 50, ya itu pakai untuk urusan tugas, urusan makan. Kalau yang ASN biasa mungkin rendah tetapi selalu ada variabel-variabel lain yang juga sampe ke situ. Kira-kira sama lah," beber Mahfud.

Sebelumnya, salah satu poin dalam draf revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang disetujui Presiden Joko Widodo atau Jokowi yaitu, tentang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut dia, status ASN ini juga diterapkan oleh lembaga-lembaga negara lain.