Istana : Perpres Dewan Pengawas KPK Tak Mungkin Bertentangan dengan UU

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan peraturan presiden (Perpres) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas nantinya hanya mengikuti Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi No 19/2019.

Hal tersebut juga kata dia termasuk berkaitan dengan Perpres Dewan Pengawas, organisasi hingga terkait pegawai yang akan berstatus ASN.

"Apapun yang dilakukan tidak mungkin bertentangan dengan UU itu, pengaturan dalam Perpres," kata Pramono di Komplek Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019).   

Dengan adanya perpres tersebut, Pramono mengklaim pemerintah tidak berniat untuk melemahkan KPK. Justru berharap lembaga antirasuah semakin kuat.   

"Karena Presiden Jokowi betul-betul menginginkan, mengharapkan bisa bekerja dengan baik, tapi juga persoalan penegakan terhadap antikorupsi itu tercerminkan," ungkap Pramono. 

Pramono menjelaskan saat ini perpes tersebut sedang dalam proses. Dan segera diselesaikan. "Sekarang ini dalam proses finalisasi, yang jelas dari Kemenkumham, dari Menpan-RB, sudah diajukan ke Presiden melalui kita, mensesneg-menseskab, lagi finalisasi," kata Pramono.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: