Panglima TNI dan Menhan Bahas Kapal China Masuk Natuna di Kemenko Polhukam

[Bintang] Jokowi — Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Menko Polhukam Luhut Panjaitan (kedua kanan) saat berada di atas kapal perang KRI Imam Bonjol 383 di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (23/6). (Foto: Setpres)

Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terlihat hadir di kantor Menko Polhukam Mahfud Md untuk mengikuti rapat koordinasi terbatas antarkementerian.

Berdasarkan informasi, para pejabat tinggi itu akan membahas soal perbatasan Natuna, yang baru-baru ini dilewati kapal-kapal China.

Berdasarkan pantauan, selain Marsekal Hadi dan Prabowo, turut hadir Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menkumham Yasonna H Laoly, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian ada Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Kabakamla Laksamana Madya Achmad Taufieqoerrochman, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji.

Perlu diketahui, sejumlah kapal asing diduga milik China dua pekan lalu memasuki perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) di perairan Natuna untuk mencuri ikan. Pemerintah Indonesia sudah menyampaikan protes lewat nota diplomatik ke China.

Pemerintah RI melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri kemarin kembali menegaskan, Indonesia dengan tegas menolak klaim historis China atas ZEEI.

"Klaim historis China atas ZEEI dengan alasan bahwa para nelayan China telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982," demikian pernyataan yang diberikan oleh Kemlu RI.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali berkunjung ke Natuna, Kepulauan Riau. Kali ini, Jokowi menarik perhatian dengan gaya busananya yang berbeda saat berkunjung ke Natuna

2 dari 2 halaman

Dalih Pemerintah China

Setelah protes dilayangkan oleh Kemlu RI, pihak China berdalih bahwa kapal yang memasuki perairan Natuna masih dalam batas wilayahnya.

"China masih memiliki kedaulatan atas Kepulauan Nansha dan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi atas perairan dekat dengan Kepulauan Nansha," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang dalam laman resmi Kementerian Luar Negeri China.

Geng Shuang menjelaskan, sudah lama para nelayan China mencari ikan di sekitar Kepulauan Nansha, lokasi yang dianggap sebagai ZEE Indonesia.