Sukses

Kapolri Terbitkan Aturan Penanganan Kasus Korupsi Harus Melibatkan Pemda

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo menyebut, tujuan penerbitan aturan ini untuk menjelaskan mencegah korupsi yang melibatkan pemerintah daerah serta permasalahan dana desa.

20160407-Ilustrasi Korupsi iStockphoto
Perbesar
Ilustrasi Korupsi (iStockphoto)

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan Surat Telegram bernomor ST/3388/XII/HUM.3.4./2019 tertanggal 31 Desember 2019 mengenai prosedur penanganan tindak pidana korupsi yang berasal dari laporan atau pengaduan masyarakat.

Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo membenarkan adanya surat telegram tersebut. "Iya," kata Sigit dilansir dari Antara, Minggu (5/1/2020).

BACA JUGA: Fahri Hamzah Wajibkan Pemda Kantongi Data Rumah
BACA JUGA: Harga Beras Mulai Naik, Bapanas Minta Pemda Intervensi
BACA JUGA: BPK Sebut Kerugian pada Pemda hingga BUMD Sentuh Rp 4,01 Triliun

Ia menyebut, tujuan penerbitan surat telegram ini adalah untuk menjelaskan tentang tindakan yang harus dihindari guna mencegah korupsi dan prosedur penanganan laporan tindak pidana korupsi yang melibatkan pemerintah daerah serta permasalahan dana desa.

"Untuk melakukan program pencegahan korupsi sekaligus penindakan terhadap korupsi," katanya.

Baca Juga

Surat tersebut berisi poin-poin yakni langkah-langkah penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, langkah-langkah pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa, serta peningkatan profesionalitas dan integritas personel Polri dalam pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana korupsi.

Surat telegram tersebut ditandatangani oleh Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo atas nama Kapolri.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Irjen Ari Dono Sukmanto dilantik sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal menggantikan menggantikan Komjen Anang Iskandar yang pensiun.