Status Pegawai KPK Belum Jelas, Firli Bahuri Tunggu Perpres dari Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku, sudah mengetahui rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) dan struktur lembaga.

Namun ia mengungkapkan bahwa perpres tersebut belum dibahas di tingkat kementerian. "Saya sudah diberitahu MenPAN-RB tapi itu belum dibahas karena belum ada pembahasan tingkat Kementerian jadi kita tunggu saja," kata Firli di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Dia tak mau membeberkan lebih lanjut mengenai poin dalam perpres yang dianggap kontroversi. Lagi-lagi Firli menyebut bahwa perpres belum dibahas.

"Yang jelas Perpres belum ada pembahasan apapun, cukup isunya seperti itu tidak ada pembahasan belum ada undangan Kementerian Sekretariat Negara untuk membahas hal itu," ungkap Firli.

Meski demikian, Firli berharap, pembahasan perpres tentang status pegawai KPK ini bisa dilakukan bersama dan transparan.

"Itu tugas bersama, kita akan bahas bersama dong, tidak ada namanya peraturan pemerintah, perundang-undang, KPK pasti diajak," jelas Firli.

Saksikan video pilihan berikut ini: