Demokrat Sebut Jokowi Dapat Berperan Aktif Damaikan Konflik Iran-AS

Jokowi Umumkan Ibu Kota — Presiden Jokowi didampingi Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil memberikan keterangan pers rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Senin (26/8/2019). Lokasi Ibu Kota berada di wilayah Kabupaten Pejaman Penajam Pasar utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kaltim. (Liputan6 com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar menyarankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengambil langkah aktif dalam menghadapi isu Geopolitik Iran-AS yang belakangan memanas. Renanda menyebut, Jokowi bisa mengikuti langkah Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

Dia mengatakan, Jokowi dapat menjadi Diplomat in Chief yang bisa melakukan langkah strategis untuk melakukan komunikasi dan perundingan.

4 Rekomendasi Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Indonesia Emas 2045

"Kita harus lebih aktif, karena sekalipun Bu Retno sudah ada statemen tapi kunci tetep di Pak Jokowi sebagai presiden, presiden dalam situasi ketegangan bisa menjadi Commander in Chief tetapi dalam ini dibutuhkan oleh presiden sebagai Diplomat in Chief," ujar Renanda saat dihubungi, Rabu (8/1/2020).

"Artinya di atas Menlu ada Presiden Jokowi yang tentu lebih strategis melakukan langkah komunikasi perundingan dan mencapai kesepakatan yang baik untuk kedua belah pihak," lanjutnya.

Pernyataan tersebut berkaitan dengan komentar SBY terkait konflik Iran-AS yang kian memanas.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Hubungan Iran dengan AS memanas usai AS luncurkan serangan udara ke Baghdad, Irak pada Jumat (3/1/2020).

2 dari 2 halaman

Jangan Anggap Remeh Masalah Sepele

Renanda menyebut, pandangan SBY itu untuk mengingatkan bahwa masalah yang dianggap sepele dapat memicu perang dunia. Seperti dicontohkan SBY, terjadi pada perang dunia jilid pertama dan kedua.

"Artinya jangan anggap remeh masalah yang sepele bisa memicu perang yang besar," jelasnya.

SBY, menurut Renanda, mengingatkan Indonesia sempat aktif dalam perundingan multilateral. Itu, kata dia, pesan SBY kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang.

"Mengingatkan pada zaman Pak SBY aktif ya berkomunikasi bertemu berunding. Menyatukan pandangan termasuk kawasan-kawasan kita juga, sekalipun kita pernah tegas tentang Ambalat dulu tetap diplomasi dikedepankan," ucapnya.

"Intinya mengingatkan Pak Jokowi bisa melakukan apa yang dulu Pak SBY lakukan," pungkasnya.