Pemerintah Jamin Keselamatan Nelayan Lokal di Laut Natuna

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah bakal menjamin keselamatan para nelayan di Natuna. Bahkan, kata Ma'ruf, pemerintah siap memberikan pengawalan terhadap para nelayan tersebut.

"Kita siapkan armada ikan tangkap yang cukup mampu untuk mengarungi wilayah Natuna itu dan tentu juga dengan pengawalan-pengawalan," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Dia mengatakan, saat ini pemerintah tengah berupaya mengakomodir nelayan dan membangun sejumlah fasilitas pengelolaan ikan di Natuna.

"Jadi satu yang sedang dipikirkan, sebenarnya sebelum ini juga sudah ada, itu istilahnya program penanganan ikan tangkap di daerah laut dalam dan laut jauh," ungkap Ma'ruf Amin.

Sementara hal yang sama juga diutarakan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KS), Moeldoko. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan jaminan kepada para nelayan yang mencari ikan di perairan Natuna.

Moeldoko juga setuju jika perairan Natuna dijaga dengan ketat agar tidak ada lagi yang berani memasuki perairan tersebut.

"Intinya mungkin, ya, wilayah itu memang perlu diisi, yang kedua juga sekaligus berikan jaminan. Pemerintah berikan jaminan kepada siapapun yang melakukan kegiatan mencari ikan di sana, itu harus kita amankan," ujar Moeldoko.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Pada 19 Desember 2019, kapal ikan China masuk ke perairan Natuna, yang merupakan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Kepala Bakamla, Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman, bahkan menyebut sejak 10 Desember 2019, pihaknya sudah memantau kapal tersebu...

2 dari 2 halaman

Bangun Sentra Perikanan Terpadu

Drama Penangkapan Kapal China di Laut Natuna — Kapal KRI pun menambah kecepatan kapal 16 knot. Beberapa kali kapal China itu diperingatkan melalui kontak radio dan pengeras suara.

Sebelumnya, Pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin akan kembali membangun fasilitas Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di perairan utara Natuna, Kepulauan Riau. Pembangunan ini dilakukan mengingat wilayah tersebut memiliki potensi ikan cukup banyak yang bisa dioptimalkan.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman mengatakan selama ini baru ada satu SKPT yang beroprasi di laut Natuna yakni di Selat Lampa. Menurutnya, kehadiran SKPT tersebut kurang mengingat potensi ikan di perairan Natuna cukup banyak.

Agus menyebut pembangunan SKPT di perairan Utara Natuna sendiri sebagai fasilitas bagi nelayan. Nantinya di sana akan dibangun pelabuhan, perumahan untuk nelayan, hingga fasilitas industri seperti cold storage atau lemari pendingin.

"Sekarang baru ada satu SKPT di Selat Lampa. di utara belum ada nah kita coba nambah satu," ujarnya ditemui di Kamtor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Agus menambahkan pembangunan tersebut akan direncanakan dalam waktu dekat. Untuk saat ini pihaknya sedang mengumpulkan beberapa dokumen untuk lelaikan pembangunan di wilayah tersebut. Paling cepat, pembangunan mulai dilakukan pada 2021 mendatang.

"Skarang perencanaannya kan paling selesai 3-6 bulan selesai untuk di Utara pembangunan fasilitas pelabuhannya, abis itu mungkin 2021 baru mulai (pembangunannya)," jelasnya.

Adapun proses pembangunannya sendiri akan memakan waktu selama 1-2 tahun. Dengan demikian, diharapkan pembangunan tersebut dapat mengoptimalkan potensi perikanan di kawasan Natuna Utara.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com

Ma'ruf Amin
Tokoh
Ma'ruf Amin merupakan ulama yang digandeng Jokowi untuk menjadi cawapres dalam Pemilihan Presiden 2019.
Lihat Selengkapnya
Ma'ruf Amin
Merdeka.com
Natuna
Laut Natuna
Konflik Natuna
Nelayan Natuna