Tunjukkan Teretorial Indonesia, 470 Nelayan Bakal Berlayar di Natuna

Perihal fasilitas dan biaya operasional para nelayan, Mahfud menegaskan kalau hal tersebut tak usah dipikirkan. Menurutnya, saatnya ini terpenting adalah menunjukkan teretorial negara.

"Ya nantilah sedang dibicarakan, yang penting idenya dulu, kalau itunya nanti kan gampang, nantilah, pokoknya itu akan jalan. biaya dan sebagainya, dari mananya, itu sedang, hari ini di sana sedang rapat lintas kementerian," kata Mahfud Md.

Pemerintah Indonesia belum mengambil sikap tegas atas masuknya kapal China ke perairan Natuna, Kepulauan Riau. Pasalnya, kedua negara hingga kini masih belum mengambil keputusan bersama.

"Bahwa diplomasi tidak bisa selesai pagi ngomong, sore selesai," kata Menko Polhukam Mahfud MD, di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Menurut dia, Presiden Jokowi telah meninjau langsung ke Natuna. Pemerintah juga akan mempertahankan kedaulatan NKRI.

"Kan pemerintah sudah mengambil langkah-langkahnya akan mempertahankan hak berdaulat atas Natuna Utara atau Laut Cina Selatan akan mempertahankan hak berdaulat tidak akan nego soal kepemilikan tentang hak itu yang sudah diperoleh secara hukum internasional," pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Natuna terdiri dari tujuh pulau, dengan Ibu Kota di Ranai, Kepulauan Riau. Pada 1597, kepulauan Natuna sebetulnya masuk dalam wilayah Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di Malaysia.

Namun pada abad 19, Kesultanan Riau menjadi penguasa pulau yang berada di jalur strategis pelayaran internasional tersebut.

Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada republik yang berpusat di Jawa. Pada 18 Mei 1956, Indonesia resmi mendaftarkan kepulauan itu sebagai wilayahnya ke PBB.

Reporter: Ronald

Sumber: Merdeka