5 Langkah Pemerintah Usai China Klaim Sepihak Natuna

Menanggapi klaim sepihak yang dilakukan China terhadap laut Natuna, Presiden Jokowi beserta rombongan melakukan kunjungan kerja langsung ke Kanupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada Rabu, 8 Januari 2020.

Adapun yang ikut serta dalam rombongan tersebut antara lain KKP Edhy Prabowo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruan/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra.

Jokowi beserta rombongan langsung menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa untuk menyapa warga dan bertemu dengan ratusan nelayan.

Selain Presiden Jokowi beserta rombogan yang terdiri dari sejumlah menteri yang telah melakukan kunjungan ke Natuna, Menko Polhukam Mahfud Md juga akan melakukan kunjungan untuk tinjau Natuna.

Tak Sendiri, Mahfud menyebut ada ratusan nelayan yang juga akan berlayar ke Natuna. Hal ini dilakukan untuk membuktikan teretorial Indonesia.

"Besok saya akan mengerahkan nelayan-nelayan. Sudah ada 470 nelayan dengan kapalnya, mendaftar mau ke sana untuk meramaikan Natuna untuk membuktikan bahwa itu milik kita," ujar Mahfud di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu 8 Desember 2020.

Dia Menambahkan bahwa kunjungan akan dilakukan pada pekan depan."Saya Minggu depan akan ke sana. Pokoknya kita lihatkan saja bawa itu milik kita ya," sambung Mahfud Md.

Pemerintah Jokowi akan kembali membangun fasilitas Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan potensi ikan yang cukup banyak di wilayah tersebut.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman mengatakan bahwa pembangunan tersebut akan direncanakan dalam waktu dekat.

Sementara itu, pihaknya tengah mengumpulkan dokumen untuk untuk melakukan pembangunan di wilayah tersebut. Agus menyebut, paling cepat pembangunan akan mulai dilakukan pada 2021 mendatang.

Agus menambahkan, selama ini di laut Natuna baru ada satu fasilitas  yakni di Selat Lampa. Adanya fasilitas SKPT tersebut dianggap masih kurang mengingat di perairan Natuna potensi ikan yang dimiliki cukup banyak.

"Sekarang baru ada satu SKPT di Selat Lampa. di utara belum ada. Nah kita coba nambah satu," ujar Agus ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Rabu 8 Januari 2020.

Selain itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah akan menjamin keselamatan nelayan di Natuna. Bahkan pemerintah bersedia memberikan pengawalan terhadap para nelayan lokal di Natuna.

"Kita siapkan armada ikan tangkap yang cukup mampu untuk mengarungi wilayah Natuna itu dan tentu juga dengan pengawalan-pengawalan," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu 8 Januari 2020.

Hal senada juga diutarakan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KS), Moeldoko. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan jaminan kepada para nelayan yang mencari ikan di perairan Natuna.

Moeldoko juga setuju jika perairan Natuna dijaga dengan ketat agar tidak ada lagi yang berani memasuki perairan tersebut.

"Intinya mungkin, ya, wilayah itu memang perlu diisi, yang kedua juga sekaligus berikan jaminan. Pemerintah berikan jaminan kepada siapapun yang melakukan kegiatan mencari ikan di sana, itu harus kita amankan," ujar Moeldoko.

Rencana lainnya datang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang akan membangun Jalan Lingkar sepanjang 170,34 kilometer (km) di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Ruas jalan lingkar merupakan rencana pengembangan jalan nasional sepanjang 58,25 km dari total rencana jalan lingkar. Sementara sisanya sepanjang 112,09 km merupakan jalan kabupaten dan provinsi dengan kondisi jalan yang masih sebagian perkerasan tanah sepanjang 60,91 km.

Mengacu informasi yang diberikan Kementerian PUPR, Kamis (9/1/2020), jalan lingkar tersebut terbagi menjadi empat ruas jalan nasional yang seluruhnya sudah diaspal.

Jalan itu antara lain ruas Sel Ulu-Ranai (9,39 km), Ranai-Simpang Tanjung (12,43 km), Simpang Tanjung-Tanjung Datuk (34,67 km), dan Tanjung Datuk-Teluk Buton (1,76 km).

Selanjutnya terdapat dua ruas jalan provinsi sepanjang 78,46 km yakni ruas ruas Trans Batubi-Simpang Harapan Jaya (28,18 km) yang sudah teraspal, dan Kelarik-Trans Batubi (28,27 km) dengan kondisi aspal sepanjang 4,8 km dan perkerasan tanah 21,97 km.

Sisa dua ruas lainnya merupakan jalan kabupaten yakni Simpang Harapan Jaya-Simpang Sel Ulu (5,45 km) yang sudah teraspal, dan Teluk Buton-Kelarik (50,19 km) dengan kondisi aspal 11,25 km serta sisanya 38,94 masih tanah.

Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan, kedatangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Perairan Natuna, Kepulauan Riau, menunjukkan negara hadir dalam menyelesaikan permasalahan klaim China.

"Itu follow up dari perintah, Presiden, dalam rapat kabinet terakhir itu bahwa kita negara harus hadir di Natuna untuk menunjukkan bahwa itu milik kita," kata Mahfud.

Dia pun akan mengunjungi Natuna. Juga ratusan nelayan.

Mahfud menyebut, sudah ada 470 nelayan yang telah mendaftar untuk berlayar ke Natuna. Dia menyebut nelayan-nelayan ini akan berlayar di Natuna untuk membuktikan teretorial Indonesia.

"Besok saya akan mengerahkan nelayan-nelayan. Sudah ada 470 nelayan dengan kapalnya, mendaftar mau ke sana untuk meramaikan Natuna untuk membuktikan bahwa itu milik kita," tegas dia.

Menurut dia, kunjungan ke Natuna akan dilakukan minggu depan. "Saya Minggu depan akan ke sana. Pokoknya kita lihatkan saja bawa itu milik kita ya," sambung Mahfud Md.

Perihal fasilitas dan biaya operasional para nelayan, Mahfud menegaskan kalau hal tersebut tak usah dipikirkan. Menurutnya, saatnya ini terpenting adalah menunjukkan teretorial negara.

"Ya nantilah sedang dibicarakan, yang penting idenya dulu, kalau itunya nanti kan gampang, nantilah, pokoknya itu akan jalan. biaya dan sebagainya, dari mananya, itu sedang, hari ini di sana sedang rapat lintas kementerian," kata Mahfud Md.

(Winda Nelfira)