Perusahaan Patungan MRT dan KAI Akan Kelola Transportasi Terintegrasi di Jabodetabek

Pemprov DKI Jakarta Segera Ambil Alih Pengelolaan Air dari Swasta — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi keterangan terkait pengambilalihan pengelolaan air, Gedung Balai Kota Jakarta, Senin (11/2). Pemprov DKI akan mengambil alih pengelolaan air dari PT Aetra Air Jakarta dan PT PALYJA. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek merupakan perusahaan patungan atau joint venture antara PT MRT Jakarta Perseroda dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero.

Kolaborasi dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI dipastikan memiliki kewenangan untuk mengelola moda transportasi publik yang terintegrasi.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut dalam perusahaan patungan ini PT MRT Jakarta memiliki saham 51 persen dan Kementerian BUMN sebesar 49 persen.

"Kita membentuk joint venture yang diberi nama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek yang akan mengelola dan menata 72 stasiun, termasuk kereta api bandara, dan kereta commuterline," kata Anies di Kementrian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

Untuk tahap awal, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyatakan terdapat empat stasiun akan dimodifikasi yang terintegrasi.

Rencananya modifikasi tersebut dapat diselesaikan pada Maret 2020. Empat stasiun itu yakni Senen, Juanda, Tanah Abang, dan Sudirman.

"Di empat stasiun kita akan menyaksikan wujud dari integrasi transportasi ini, dengan adanya PT ini, nanti perencanaan dilakukan di situ," ucapnya.

Saksikan video di bawah ini:

MRT Jakarta akan memperpanjang layanan hingga pukul 02.30 pada malam Tahun Baru 2020. Perpanjangan layanan untuk mengakomodir kebutuhan pengguna yang merayakan liburan akhir tahun.

2 dari 2 halaman

Langkah Konkret

Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar menyatakan kolaborasi ini merupakan langkah konkret usai adanya penandatanganan Head of Agreement (HoA) pada Desember 2019.

Kata dia, dalam pelaksanaannya perusahaan patungan ini akan bertindak sebagai project management unit yang memfasilitasi serta memonitor perkembangan pelaksanaannya.

"Pemprov DKI dalam hal ini menjadi koordinasi rencana aksi dengan pelaksanaan teknis oleh dinas-dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga," jelasnya.