Ultimatum KPK untuk Harun Masiku Penyuap Komisioner KPU

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyebut, politikus PDIP Harun Masiku tercatat bertolak ke luar negeri pada Selasa 6 Januari 2020 kemarin. Harun merupakan tersangka kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Yang bersangkutan tercatat keluar Indonesia tanggal 6 Januari, ke Singapura," ujar Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang, Senin (13/1/2020).

Dengan demikian, saat operasi tangkap tangan (OTT) tim penindakan KPK terhadap Wahyu, eks Caleg DPR RI dari PDIP itu tengah berada di Singapura. Operasi senyap diketahui dilancarkan tim penindakan KPK pada Rabu, 8 Januari 2020.

Arvin mengatakan berdasarkan data Imigrasi, Harun Masiku belum kembali ke Indonesia pascapenetapan sebagai tersangka suap oleh KPK.

"Berdasarkan data informasi yang kami peroleh, sudah tercatat di luar negeri," kata Arvin.

Lebih lanjut, menurut Arvin, belum ada permintaan cegah dan tangkal (cekal) atas nama Harun Masiku dan pihak lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan pengganti antar-waktu (PAW) yang menyeret komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Kalau permintaan secara administrasi untuk pencegahannya belum kami terima," kata dia.

Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menegaskan Presiden Jokowi tidak akan melindungi kader PDIP yang terseret dalam pusaran kasus dugaan suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Kasus ini salah satunya menyeret nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Tidak akan karena negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jadi, negara berdiri dan berlaku untuk semua pihak siapa pun itu," jelas Fadjroel di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/2/2020).

Menurut dia, Jokowi selalu menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang ada meski PDIP merupakan partai pengusungnya di Pilpres 2014 dan 2019. Fadjroel memastikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik KPK.

"Jadi, kita menyerahkan semua kepada proses hukum tanpa melibatkan dugaan-dugaan di luar itu semua. Jadi, apabila terkena pada siapa pun, hukum harus tegak di negara ini," jelas Fadjroel.

Sebelumnya, KPK menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Wahyu ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan penerimaan suap penetapan anggota DPR terplih 2019-2020.

Tak hanya Wahyu Setiawan, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya dalam kasus tersebut, yakni mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, mantan Caleg PDIP Harun Masiku, dan Saeful dari pihak swasta.

Pemberian suap untuk Wahyu itu diduga untuk membantu Harun dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP yang meninggal dunia, yaitu Nazarudin Kiemas, pada Maret 2019. Namun, dalam pleno KPU pengganti Nazarudin adalah caleg lainnya atas nama Riezky Aprilia.

Wahyu diduga sudah menerima Rp 600 juta dari permintaan Rp 900 juta. Dalam kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan pada Rabu, 8 Januari 2020 ini, tim penindakan KPK menyita uang Rp 400 juta.

Nama Hasto belakangan disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus ini. Namun, Hasto telah membantah bahwa DPP melakukan proses negosiasi untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR seperti yang disebut-sebut dalam kasus Wahyu Setiawan.