Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar pertemuan dengan pimpinan partai politik koalisi pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan tertutup ini, mulai dari masalah yang membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero) hingga PT Asabri (Persero).
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny Plate yang ikut dalam pertemuan itu melihat bahwa Jokowi memiliki komitmen agar masalah Jiwasraya dan Asabri segera diselesaikan.
Baca Juga
"Juga menyampaikan masalah masalah terkini, ada masalah Jiwasraya dan segala macam macam. Untuk bagaimana di handle, dan diatasi. Presiden punya semangat untuk menyelesaikan masalah yang sudah lama ini, harus diselesaikan dengan cara baik," kata Johnny kepada wartawan, Selasa (14/1/2020).
Advertisement
Selain itu, kata dia, pertemuan itu juga membahas soal RUU Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan serta RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Jokowi sebelumnya berencana ingin mengajukan draf RUU omnibun law ke DPR bulan ini.
"Presiden Jokowi mengupdate rencana di bidang legislasi, ada beberapa undang undang, RUU ada Omnibus Law, ada RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi)," ujar Johnny.
Â
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Soal Ibu Kota Baru
Menteri Komunikasi dan Informatika itu menyebut Jokowi juga sempat menjelaskan perkembangan pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur. Dia meyakini rencana ini akan berjalan mulus sebab saat ini koalisi pendukung pemerintah di parlemen sudah 80 persen.
"Dukungan koalisi tidak perlu diminta, sudah sangat kuat, 80 persen kekuatan koalisi di parlemen saat ini," ucapnya.
"Karena koalisi kan sudah 80 persen, artinya buat apa presiden nanya-nanya lagi, kan udah kekuatan politik," sambung Johnny.
Pertemuan tersebut tak hanya dihadiri oleh Ketua Umum dan Sekjen parpol koalisi saja. Namun, ada pula Pimpinan DPR Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Muhaimin Iskandar. Selain itu hadir juga para pimpinan fraksi partai koalisi di DPR serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Kerja. Salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Ini pertemuan bukan dengan partai koalisi , ini pertemuan terkait dengan masalah negara yang butuh dukungan parlemen, makanya DPR juga ada," jelas Johnny.
Advertisement