Demi Investasi, Jokowi Tak Masalah Namanya Dicatut

Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Jokowi Bahas Prioritas Nasional 2019 — Ekspresi Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memberi arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/4). Sidang Kabinet Paripurna membahas dua hal. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Jokowi mengaku tak masalah namanya dicatut oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk urusan investasi. Bahkan, Jokowi justru meminta agar Bahlil melayani para investor.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut pembebesan lahan selalu saja menjadi masalah saat ada investor yang hendak menanamkan modalnya ke Indonesia. Namun, dia mengatakan Bahlil bisa menyelesaikan masalah pembebasan lahan di Banten dalam dua pekan.

"Meskipun ngancem-ngancemnya bawa nama-nama presiden. Ini kalau ngancem gubernur, ngancem bupati, ngancem wali kota, ngancem Polda, Polres. Saya dengar pakai nama saya, enggak apa-apa, tapi kalau masalahnya selesai, buat saya enggak ada masalah," ujar Jokowi di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Jokowi mengaku tidak masalah bila namanya dicatut untuk mendukung program-program yang saat ini tengah dijalankan.

"Untuk kebaikan ndak ada masalah," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Selain soal pembebasan lahan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan bahwa perizinan berbelit juga menjadi hal yang membuat investor tak tertarik berinvestasi di Tanah Air. Untuk itu, dia menilai para gubernur harus turun langsung menyelesaikannya.

"Pak Bahlil sudah ngmong ke saya, pak saya sering pakai nama bapak, enggak papa. Asal untuk kebaikan enggak papa," tutur dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengadakan Rapat Kerja (Raker) Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri, di Istana Negara (9/1/2020).

2 dari 2 halaman

Ajukan RUU Omnibus Law

Menurut Jokowi, ada 42 ribu regulasi yang tumpang mulai dari kementerian, provinsi, kabupaten, hingga kota. Hal itu, kata Jokowi, membuat para investor berpikir masuk ke Indonesia.

Sebagai solusinya, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan mengajukan draf RUU omnibus law ke DPR dalam pekan ini. Setidaknya, ada 74 UU yang diajukan pemerintah ke DPR.

"Langsung kita mintakan revisi agar semuanya bisa selesai. Kalau kita kemarin kita hitung-hitung, kalau kita ajukan satu persatu revisi undang-undang, 50 tahun enggak mungkin selesai," kata Jokowi.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
izin investasi