Jokowi Tolak Pulangkan WNI Eks ISIS, Ketum PKPI: Tak Ada Negara yang Mau Menerima Mereka

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Rabu kemarin telah mengeluarkan pernyataan bahwa ia dengan tegas menolak kepulangan WNI eks ISIS ke Tanah Air, meskipun sampai saat ini keputusan akhir dari rapat terbatas yang membahas hal itu masih dikaji dengan cermat.

Menanggapi pernyataan Presiden tersebut, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono juga mendukung apabila WNI eks ISIS tak dipulangkan ke Indonesia.

"Sejalan dengan Presiden, saya dengan tegas menolak jika WNI eks ISIS dipulangkan ke Indonesia," ungkap Diaz yang juga menjabat sebagai Stafsus Presiden Bidang Isu Strategis ini, Kamis (6/2/2020).

"Pada umumnya tidak ada negara yang mau menerima lagi warga negaranya yang pernah bergabung ke dalam ISIS di luar negeri. Melihat dari sudut pandang strategis dan keamanan, pemulangan ini tentu sangat berisiko untuk negara," imbuhnya.

Akan tetapi, Diaz menceritakan bahwa meski ada kecenderungan teroris pelintas batas atau foreign terrorist fighters (FTF) untuk pulang ke Indonesia, ternyata ada satu terduga teroris yang pernah menolak untuk pulang.

"WNI eks teroris rata-rata ingin pulang ke Indonesia, kecuali Hambali. Hambali tahun 2009 menolak dipulangkan karena mendapat fasilitas dan layanan yang bagus di Guantanamo. Dia memilih tinggal di sana daripada dihukum di Indonesia, walaupun ada perubahan-perubahan lain akhir-akhir ini," katanya memberikan perbandingan.

Hambali merupakan terduga teroris yang dituduh terlibat dalam Bom Bali tahun 2002 dan Bom Hotel JW Marriot di Jakarta tahun 2003. Diaz melihat bahwa kasus seperti Hambali sangat jarang terjadi, dan lebih banyak WNI eks teroris yang ingin dipulangkan.

Menurutnya, semua elemen pemerintahan harus bersama-sama memberikan perhatian serius mengenai permasalahan ini, karena menyangkut banyak aspek seperti keamanan, hukum, dan sosial.

"Artinya, yang mau saya sampaikan, perlu keseragaman narasi tentang ISIS di pemerintahan. Meskipun pada akhirnya dalam teater internasional yang harus menyampaikan narasi tersebut adalah kementerian terkait. Akan tetapi, seluruh elemen pemerintahan tetap harus bersinergi dan satu visi," tutup Diaz.

Saksikan video pilihan di bawah ini: