Menteri LHK Akan Setop Tambang Ilegal di Sekitar Ibu Kota Baru

Menteri LHK Bahas Isu Tambang dan Sampah Plastik Bersama DPR — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar memberi paparan saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/5/2019). Rapat ini juga membahas tentang penanggulangan sampah plastik dan isu-isu tentang lingkungan serta pemanfaatannya. (Liputan6.com/JohanTallo

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, saat ini masih banyak penambangan ilegal di sekitar wilayah ibu kota baru. Siti menegaskan pemerintah akan menyetop aktivitas penambangan ilegal yang dapat merusak lingkungan di wilayah ibu kota baru, Kalimantan Timur.

"Kalau ilegal enggak boleh dong diterusin, apalagi di wilayah ibu kota negara," ujar Siti Nurbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Januari 2020.

Siti menyebut bahwa aktivitas tambang ilegal banyak ditemukan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Panajam Paser Utara, yang merupakan lokasi pembangunan ibu kota baru RI. Setidaknya, ada enam tambang ilegal yang aktivitasnya juga marak di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, yang berbatasan dengan wilayah ibu kota baru.

Dia menjelaskan aktivitas penambangan ilegal selama ini kerap dilakukan oleh warga setempat. Pemerintah berjanji akan memberikan solusi agar warga setempat tetap memiliki mata pencaharian baru, meski penambangan ilegal disetop.

"Kita lihat izinnya seperti apa, proyeksinya seperti apa. Itu semua lagi diteliti," kata Siti.

Kementerian LHK merinci hingga kini, terdapat 1.350 lubang bekas tambang yang ada di wilayah ibu kota baru dan sekitarnya. Untuk itu, Siti meminta agar perusahaan yang melakukan penambangan menutup kembali lubang tersebut.

Kendati begitu, dia menilai hal itu bukan hanya tugas Kementerian LHK saja. Kementerian ESDM serta pemerintah daerah juga harus turun tangan untuk memastikan lubang galian bekas tambang ditutup kembali.

"Berarti (Kementerian ESDM) bagian pertambangan itu juga sebetulnya dalam prespektif urusan stakeholder tertinggi, kementerian pembinanya enggak boleh lepas. KLHK kan dalam aspek hukum dan pelanggaran," jelas Siti.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Teka-teki di mana lokasi Ibu Kota baru Republik Indonesia akhirnya terjawab. Presiden Jokowi mengumumkan, lokasi Ibu Kota baru berada di Kalimantan Timur.

2 dari 2 halaman

Negara Rimba Nusa

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan bahwa konsep pembangunan ibu kota baru adalah negara Rimba Nusa. Untuk itu, Jokowi meminta agar Kementerian LHK memperbaiki lingkungan dan hutan yang rusak.

"Hutan yang rusak menjadi hutan yang kita rehabilitasi dan kita perbaiki. Hutan konservasi yang juga rusak kita perbaiki," tutur Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu kemarin.

Tak hanya itu, Jokowi juga memerintahkan Siti Nurbaya menyiapkan sekitar 100 hektare lahan untuk dihijaukan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin 100 hektare lahan itu ditanami berbagai bibit tanaman.

"Kurang lebih 100 hektar untuk persiapan nursery, untuk persemaian, baik bibit-bibit berkaitan mangrove dan tanaman-tanaman lain. Kita harapkan dalam 100 ha itu mungkin bisa kita siapkan lebih dari 17 juta bibit tanaman di situ," pungkas dia.