Natuna, China, dan Kegelisahan Mobilisasi Nelayan

Liputan6.com, Jakarta - Hiruk pikuk Natuna, salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, usai didatangi oleh Kapal Coast Guard China, membuat pemerintah pusat bergerak.

Usai Presiden Joko Widodo atau Jokowi, giliran Menko Polhukam Mahfud Md terbang ke sana. Tak hanya melihat banyaknya pasukan dari Indonesia yang berjaga-jaga di perairan Natuna, tapi juga bertemu dengan para nelayan.

Mahfud mengatakan, selain memastikan instruksi Presiden Jokowi terkait memastikan hak-hak berdaulat di wilayah Natuna yang sudah tak bisa ditawar lagi, pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya laut dan daya alam di daerah tersebut, juga tengah dipersiapkan untuk segera dipercepat.

"Saya ingin menyampaikan informasi pemerintah akan segera melakukan pembangunan di daerah ini, mulai dari pembangunan ekonomi, pemberdayaan nelayan," kata Mahfud saat berdialog dengan para nelayan di SKPT Natuna, Riau, Rabu (15/1/2020).

Menurut dia, yang perlu dijelaskan adalah mengenai mobilisasi nelayan dari luar Natuna. Yang menurutnya untuk bersama-sama hadir membangun pulau tersebut.

"Oleh sebab itu tidak mungkin, tidak mungkin pemerintah melakukan mobilisasi nelayan tanpa menomorsatukan nelayan dari daerah ini sendiri," ungkap Mahfud.

Dia menuturkan, pemerintah tak akan sembarangan mendatangkan nelayan dari luar Natuna. Semuanya akan dipertimbangkan dan dilihat terlebih dahulu. "Banyak yang dibutuhkan di sini akan didatangkan dari luar, untuk membantu saudara bersama membangun daerah ini," jelas Mahfud.

Mendengar penjelasan tersebut, salah satu perwakilan nelayan Natuna Rodial Huda, mengakui gelisah dengan isu nelayan di luar wilayahnya yang akan didatangkan. "Tapi Bapak, program pemerintah bukan seperti yang disebut," jelas Huda.

Meski demikian, dia minta pemerintah kembali mempertimbangkan rencana memobilisasi nelayan tersebut. Lebih baik, pemerintah mengutamakan pengawasan ketat di wilayah Natuna.

"Meminta pengawalan dan pengawasan yang lebih ketat. Ada yang 24 jam mengawasi. Sehingga nelayan asing tidak masuk dan kami merasa aman," kata Huda.

Dia pun sepakat perlu mendahulukan untuk membantu nelayan setempat agar bisa bersaing. Dirinya pun mengutarakan melalui sebuah pantun.

"Ke Jakarta via Jatim, sampai tujuan Surabaya. Karena negara ini negara maritim, nelayan Natuna harus sejahtera," ungkap Huda.

Salah satu warga lokal, Cerman menjelaskan, bahwa kapal asing memang acap kali melintasi dan datang ke Natuna. "Namun, karena media sosial ini akhirnya jadi ramai lagi," ungkap Cerman.

Dia menegaskan, memang baru era Presiden Jokowi, wilayahnya dibangun dan mulai diperhatikan. "Baru tahun 2016, ada jalan, infrastruktur. Dan baru kami diperhatikan," jelas Cerman.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: