Ancaman KPK Bagi yang Sembunyikan Harun Masiku

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak-pihak yang menyembunyikan Politikus PDIP Harun Masiku. Ancaman tersebut tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Sangat memungkinkan (diterapkan Pasal 21) bagi siapa pun di dalam proses penyidikan dan penuntutan yang menghalangi kerja-kerja dari penyidikan maupun penuntutan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Senin (20/1/2020) malam.

Tak hanya mereka yang berusaha menutup-nutupi keberadaan Harun, menurut Ali, KPK juga tak ragu menerapkan pasal tersebut kepada pihak-pihak yang mencoba memengaruhi Harun untuk tidak kooperatif terhadap penegakan hukum.

"Termasuk juga nanti ke depan kalau nanti penuntutan terjadi, ya, kita bisa terapkan Pasal 21," kata dia.

Ali mengatakan, keterangan Harun sangat dibutuhkan untuk mengembangkan perkara dugaan suap pengurusan pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 ini.

Ali pun meminta Harun bersikap kooperatif. Karena hal itu akan menjadi pertimbangan keringanan hukuman.

"Tentunya siapapun yang tidak kooperatif akan dipertimbangkan menjadi alasan yang memberatkan," kata Ali.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: