Masinton Mengaku Dapat Sprin Lidik KPK dari Novel Yudi Harahap

Liputan6.com, Jakarta Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menjelaskan kronologi dirinya memiliki sprin lidik OTT Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Dalam keterangannya, Masinton menceritakan bahwa Pada Selasa 14 Januari 2020, sekitar jam 11.00 WIB seseorang menghampirinya di Gedung DPR RI dengan memperkenalkan diri bernama Novel Yudi Harahap.

"Kemudian memberikan sebuah map yang disebutkannya sebagai bahan pengaduan masyarakat kepada anggota Komisi III DPR RI. Setelah menyerahkan map orang tersebut langsung pergi,” kata Masinton dalam keterangannya, Kamis (16/1/2020).

Namun, karena masih ada agenda, dia tidak langsung membuka dokumen itu melainkan dibuka bersamaan dengan surat dan dokumen lain yang berada di ruang kerjanya.

"Pada saat saya buka, map tersebut berisi selembar kertas yang bertuliskan surat perintah penyelidikan KPK dengan nomor 146/01/12/2019, tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani Ketua KPK Agus Rahardjo," tuturnya.

Setelah membaca surat perintah penyelidikan KPK, Masinton mengaku sempat bertanya dalam hati kenapa dokumen internal KPK bisa sampai ke pihak eksternal.

"Saya mengingat kembali ketika saya memimpin Pansus Hak Angket KPK serta dalam rapat-rapat Komisi III bersama KPK, kami sebagai Anggota Komisi III sering mempertanyakan kepada Komisioner KPK tentang adanya pembocoran informasi dan dokumen penanganan perkara yang sedang ditangani oleh KPK kepada media tertentu, seperti media Tempo,” jelasnya.

Anggota Komisi III itu menyebut pada akhir Agustus 2017, pernah ada petugas pengamanan dalam Gedung KPK memergoki yang diduga wartawan Tempo memiliki ID khusus sehingga bebas masuk ke dalam Gedung KPK.

"Setelah sebuah perkara yang diselidiki sudah naik ke tahap penyidikan, maka surat perintah penyelidikan, sifat suratnya tidak lagi bersifat rahasia," jelasnya.

Masinton menyatakan, pembocoran dokumen internal KPK ke pihak luar harus tetap diselidiki oleh Dewan Pengawas dan Komisioner KPK.

“Khususnya informasi, surat dan dokumen KPK yang sampai ke media tertentu seperti Tempo. Karena informasi tersebut diolah dan diberitakan secara luas sebagai penggiringan opini politik untuk tujuan mendiskreditkan pihak-pihak tertentu termasuk KPK,” kata Masinton.

Saksikan video pilihan di bawah ini: