Soal Omnibus Law Ditarget 100 Hari, Baleg DPR: Pemerintah Jangan Terlalu Banyak Berwacana

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong DPR menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law selama 100 hari. Merespons itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi NasDem, Willy Aditya mengatakan, cepat tidaknya hal tersebut tergantung dari pemerintah.

"Bolanya justru bukan di DPR bolanya justru dari pemerintah. Dan ini adalah sesolid apa draft RUU yang dikirim oleh pemerintah. Itu poinnya," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1).

"Karena apa, ini kan satu tantangannya ini tradisi baru. Kedua, ini mem-bypass sekian banyak UU yang ada, tentu sejauh apa pemerintah dalam proses timnya itu mampu kemudian meng-capture banyak hal," tambah dia.

Willy mengatakan, saat ini terdapat empat RUU omnibus law yang diajukan pemerintah. Yaitu omnibus law cipta lapangan kerja, perpajakan, Ibu kota Negara (IKN) dan Farmasi. Kemudian, muncul wacana omnibus law keamanan laut. Willy pun juga ingin pemerintah serius menyelesaikan itu.

"Kalau DPR tentu sesuai dengan spirit pemerintah mengapresiasi itu. Tapi prosesnya tidak cukup dengan diakursus atau wacana. Manis di bibir tetapi begitu prakteknya compang camping," tuturnya.

Menurut Willy, pemerintah harus memberikan perspektif konkret terkait Omnibus Law dan memiliki komunikasi publik yang baik.

"Jadi, kalau saran saya dari Baleg, pemerintah jangan terlalu banyak berwacana," tandas Willy.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: