Ujung Perjuangan Helmy Yahya Nakhodai TVRI

Sebelumnya kabar pencopotan Helmy Yahya dari Dirut TVRI beredar di kalangan media. Hal itu dibenarkan anggota Komisi I DPR Farhan.

"Benar. Besok Pak Helmy bikin konferensi pers (terkait kabar pemberhentian itu)," kata Farhan lewat pesan singkat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis 16 Januari 2020.

Surat tersebut berisi lima poin yang menjadi dasar pemberhentian Helmy dari jabatannya. Menyikapi kabar tersebut, Helmy mengundang media untuk hadir pada Jumat 17 Januari 2020 pukul 14.00 WIB.

Dalam jumpa persnya, Helmy Yahya mengaku sempat tak percaya ketika dirinya diberhentikan dari jabatan sebagai Dirut TVRI. Di mana saat itu, 4 Desember 2019, dirinya menerima surat pemberhentian dari Dewas TVRI yang berisikan pencopotan dari jabatan.

"Tanggal 4 Desember saya diperberhentikan sementara, dinonaktifkan. Saya kaget, oleh karena itu tanggal 5 Desember saya melakukan perlawanan mengatakan Surat Keputusan atau SK itu tidak sah," kata Helmy Yahya dalam jumpa pers di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).

Dengan perlawanan itu, kata Helmy, dilakukan mediasi kedua belah pihak. Namun, Helmy diminta jangan banyak berbicara di media.

Helmy pun menegaskan kala itu, kalau dirinya masih menjabat sebagai Dirut TVRI yang sah dan surat pemberhentian dirinya dianggap cacat hukum.

"Akhirnya kami dimediasi oleh Kominfo tidak boleh ada pecat-pecat, ke semua orang kami datang, kami datang ke DPR, kami bertemu dengan beberapa tokoh DPR. Kami ke BPK kami juga menghadap ke Mensesneg dan perintahnya sama dan saya diminta untuk menyampaikan pembelaan kami melakukan pembelaan serius," beber Helmy Yahya.

Lebih lanjut ia menegaskan, kalau dirinya tak main-main terkait pemberhentian tersebut. Sebab, Helmy mengaku telah bekerja dengan benar dari apapun tudingan Dewas TVRI.

"Pembelaan saya nggak main-main loh, surat penonaktifan saya dua halaman. Saya menjawab 27 halaman. Semua catatan yang kata mereka itu itulah catatan saya, saya jawab. Lampiran nggak main-main nih 1.200 halaman, suratnya 27 halaman lampiran 1.200 halaman. Sudah saya sampaikan 18 Desember saya jawab semua itu. Itu di media ada apa Helmy Yahya dipecat? Apa kesalahan dia, saya jawab semua," pungkasnya.

Untuk itu, dirinya tengah mempersiapkan langkah hukum atas keluarnya surat keputusan Dewas tersebut. Karena menurutnya, ini adalah hak dari setiap warga negara.

"Setiap warga negara punya hak untuk pertahankan haknya, dan Helmy Yahya akan menggunakan itu. Kami siapkan (langkah hukum) dalam waktu yang tidak terlampau lama dan akan segera kami luncurkan," kata Kuasa Hukum Helmy Yahya, Chandra Hamzah dalam jumpa pers di Kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 17 Januari 2020.

Kendati demikian, mantan pimpinan KPK ini mengaku saat ini belum menjelaskan langkah-langkah apa yang akan ditempuh kliennya. Akan tetapi, Chandra memastikan dalam satu pekan ke depan tuntutan terhadap Dewas TVRI akan segera disampaikan kepada publik.

"Sedang kami siapkan. Akan kami sampaikan mengenai isi dan ke mana. Mengenai fakta kami udah paham tinggal kami formulasikan apa yang menjadi tuntutan kami. Mungkin 1 minggu (selesai), setelah itu nanti kami sampaikan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas TVRI, Arief Hidayat Thamrin menuturkan tentang alasan pemberhentian Helmy Yahya sebagai Dirut TVRI. Keputusan tersebut diambil berlandaskan pada kewenangan Dewas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI.

"Pasal 7 antara lain menyatakan, Dewan Pengawas mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan LPP TVRI, mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, serta independensi dan netralitas siaran," kata Arief melalui keterangan tertulisnya, Jumat (17/1/2020).

Arief menyebutkan, Dewas juga memiliki wewenang untuk memberhentikan dan mengangkat Dewan Direksi.

"Dalam Pasal 24 juga dinyatakan Anggota Dewan Direksi LPP TVRI diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas. Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, yang bersangkutan atau dewan direksi diberi kesempatan untuk membela diri," jelas Arief.

Arief menjelaskan, sebelumnya pada 4 Desember 2019, Dewas telah memberikan Surat Pemberitahuan Rencana Pemberhentian (SPRT) kepada Helmy Yahya. Kemudian yang bersangkutan menyampaikan surat pembelaan diri kepada Dewas pada 18 Desember 2019.

"Melalui Sidang Pleno Dewan Pengawas menyatakan tidak menerima jawaban Helmy Yahya," tegas Arief.

Hal ini disebabkan karena beberapa alasan, misalnya Helmy Yahya tidak bisa memberikan alasan di balik pembelian program dengan biaya besar. Program yang dimaksud adalah pembelian hak siaran Liga Inggris.

Selain itu, juga karena adanya mutasi anggota struktural yang menyalahi prosedur internal perusahaan.

"Juga terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan re-branding TVRI dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan LPP TVRI 2019 yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas," ucapnya.

"Serta juga melanggar beberapa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB cfm UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan, yakni asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, dan asas keterbukaan. Utamanya berkenaan dengan penunjukan atau pengadaan Kuis Siapa Berani," jelasnya melanjutkan.

Untuk mengisi kekosongan jabatan ini, Dewas menunjuk Supriyono sebagai Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama TVRI yang sebelumnya menjabat Direktur Teknik. Keputusan ini dilakukan untuk menjaga agar organisasi TVRI tetap berjalan dan terhindar dari kevakuman.

Dengan penunjukan pejabat baru ini, TVRI yang pernah memiliki slogan menjalin kesatuan dan persatuan tersebut diharapkan dapat menerapkan hal ini dalam internal institusi mereka. Karena untuk menjadi pemersatu bangsa, dibutuhkan masyarakat yang memiliki komitmen bersama dalam menjaga semangat kesatuan dan persatuan itu.

Sementara Helmy dalam akun twitternya menyebut, percaya ada rencana lebih baik untuk dirinya. "Saya percaya Tuhan punya lebih baik untuk saya," demikian tweet Helmy yang disertai #TetapJayalahTVRI.