2 Wajah Baru Cawagub Pendamping Anies

Munculnya dua nama baru cawagub Riza Patria dan Nurmansyah Lubis menggantikan yang sudah ada sebelumnya, mengundang pertanyaan siapa mereka.

Riza tercatat sebagai Ketua DPP Gerindra. Namanya kerap menghiasi pemberitaan media. Riza sempat tercatat sebagai calon wakil gubernur DKI mendampingi Hendadji Soepandji pada Pilkada DKI Jakarta 2012.

Gagal di Pilkada DKI, dia masuk jalur politik dan bergabung dengan Partai Gerindra. Riza menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR-RI pada periode 2014-2019. Dia juga menjabat Wakil Ketua Fraksi Gerindra MPR RI 2014-2019.

Ahmad Riza terpilih kembali menjadi anggota DPR-RI Periode 2019-2024 melalui Partai Gerindra setelah memperoleh 54.528 suara. Riza mewakili dapil Jawa Barat 3 yang meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor.

Lalu, siapa Nurmansyah Lubis?

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menjelaskan, Nurmansyah Lubis ini bukan orang baru di Jakarta. Dia merupakan anggota DPRD PKS pada periode 2004-2009. Nurmansyah juga pernah menjadi salah satu pimpinan komisi.

"Yang jelas beliau anggota DPRD PKS periode 2004-2009 dan itu salah satu pimpinan komisi," ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Mardani mengatakan, Nurmansyah merupakan ahli di bidang akuntansi. Dia menilai, sosok tersebut cocok dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Sangat kuat di akuntansi karena dulu dari sekolah tinggi akuntansi negara dan cocok Mas Anies sangat perlu orang yang kuat jagain keuangan DKI," kata dia.

Mardani mengaku tak berwenang memberikan pernyataan apakah nama tersebut merupakan hasil kesepakatan dengan Gerindra. Dia bilang, itu merupakan kewenangan Presiden PKS Sohibul Iman dan Sekjen Mustafa Kamal.

Mardani menuturkan, PKS tetap berharap pada kesepakatan awal calon wagub DKI pengganti Sandiaga Uno. Yaitu kursi wagub menjadi milik PKS. Kendati demikian, PKS menghormati calon wagub usulan Gerindra, Ahmad Riza Patria.

"Tetapi dalam perkembangannya hak ini kan bukan hak sesuai dengan perintah undang undang, ini hak konsensus bersama dalam konsensus itu pertimbangan kekinian bisa menjadi masukan," kata dia.

Dia mengatakan, jika sudah kesepakatan dua partai, maka siapapun yang terpilih harus legowo. Mardani berpesan, siapa calon yang terpilih nanti harus bisa bekerjasama dengan Gubernur Anies.

"Ya kalau itu sudah kesepakatan dua partai maka kedua partai harus legowo siapapun yang dipilih oleh DPRD provinsi gitu," ucapnya.

Penunjukan Nurmansyah Lubis sebagai cawagub yang di usung PKS untuk mendampingi Anies Baswedan ternyata masih jadi polemik. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengaku tak tahu Nurmasyah Lubis menjadi cawagub. 

"Soal Nurmansyah Lubis yang dipilih bareng Riza Patria, Oh kita enggak tau, dia (Gerindra) ngumumin enggak tau saya," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020).

Ia pun menjelaskan, salah satu mekanisme resmi untuk menjadi cawagub itu ketika salah satu nama calon tersebut sudah dimasukkan kedalam amplop dan amplop tersebut langsung diserahkan kepada gubernur.

"Jadi, karena sekarang kita belum menyampaikan kepada gubernur, ya kami tidak berani mengumumkan. Kami mengumumkan ketika sudah diserahkan ke gubernur," jelasnya.

Ia pun mengungkapkan, PKS sudah menyiapkan kadernya untuk menjadi cawagub. Meski begitu, ia akan tetap menunggu proses hingga selesai dan tak ingin tergesa-gesa dalam mengumumkan cawagub.

"Jadi saya sampaikan, PKS sudah menyiapkan nama kader PKS yang mau dicalonkan. Yang kedua, PKS juga berkomitmen mengambil 1 di antara 4 yang diusulkan oleh Gerindra," ungkapnya.

"Nah tentu kan ada proses, sampe itu proses selesai, kemudian dimasukkan ke dalam amplop, diserahkan kepada gubernur, di situlah PKS akan mengumumkan. Jadi PKS ini partai yang tidak grasak grusuk, kami taat asas," sambungnya.

Ia pun menegaskan, taat kepada aturan dan proses yang sudah ada atau ditentukan. Salah satunya yakni ketika nama itu sudah masuk ke dalam amplop dan amplop tersebut sudah diserahkan kepada gubernur.

"Anda ingat ketika mencalonkan Syaikhu dengan Agung? kami umumkan ketika kami menyampaikan kepada gubernur. Jadi begitulah sejatinya, kita pasti sampaikan kepada publik. Tapi kita taat asas, taat proses, itu sudah benar-benar final ketika sudah masuk amplop dan amplop diserahkan ke gubernur, di situ baru kami akan umumkan," tegasnya.

Saat disinggung dua nama yakni Riza Patria dan Nurmansyah Lubis sudah final atau resmi. Ia pun ingin hal itu ditanyakan kepada pihak yang mengumumkan.

"Tanya ke mereka, tanya ke mereka. Saya tidak tau," pungkasnya.

Bukan kali ini saja Sohibul kesal dengan mitra koalisinya tersebut. Sebelumnya, Sohibul sudah melontarkan kegerahannya terkait posisi cawagub yang tak juga jelas. Sohibul gerah. Dia meminta Partai Gerindra sebagai koalisinya di Pilkada DKI 2017, menciptakan suasana tenang agar proses politik ini mudah diselesaikan.

Sohibul mengungkit sikap Gerindra yang tiba-tiba mendorong satu nama, yaitu Ahmad Riza Patria dari empat calon yang disodorkan partai berlambang garuda itu. Padahal, PKS belum memiliki keputusan terkait empat nama cawagub DKI yang disodorkan Gerindra.

"Jadi kita ciptakan suasana tenang. Kita minta Gerindra tolong ciptakan suasana tenang," ujar Sohibul di kantor DPP, Jakarta, Senin (6/1/2019).

Empat nama yang diajukan Gerindra adalah, Ahmad Riza Patria, Ferry Juliantono, Arnes Lukman, dan Saefullah. Dia berharap Gerindra memberikan kesempatan PKS untuk melihat para calon tersebut.

"Kan mereka kita sudah terima empat calon, diberi kesempatan untuk melihat itu, dalam suasana tenang, saya kira akan cepat," ucap Sohibul.

Dia meminta Gerindra tidak seolah menzalimi nama yang sudah disodorkan dengan mendorong hanya satu nama saja.

"Tapi jangan lagi, sudah 4 masuk, seperti ada upaya menjorokkan 1 nama, itu sama saja menzalimi 3 calon lain di antara mereka. Jadi saya kira ini komentar terakhir, ciptakan suasana tenang. Segera kita putuskan," tegasnya.

Sohibul menyebut, terkatung-katungnya proses pemilihan Wagub DKI lantaran tak ada keseriusan DPRD. PKS, kata dia, sudah menyerahkan dua nama. Tetapi, Sohibul mengatakan, tata tertib pemilihan saja tidak diselesaikan DPRD.

"Tatib saja nggak diselesaikan. Kalau ada pemilihan kan harus ada tatibnya, tatibnya saja nggak diselesaikan," kata dia.

Karenanya, dia menilai DPRD menghambat proses pemilihan Wagub DKI Jakarta hingga posisi tersebut kosong hingga satu tahun lebih.

"Oh iya, jelas. Anda kan pelajari. Sampai sekarang tatibnya enggak diselesaikan. Jadi kalau enggak mungkin ada proses pemilihan kalau nggak ada tatibnya, makanya harus diselesaikan," tegas Sohibul.