Ma'ruf Amin Tolak Ikut Campur soal Kasus Jiwasraya

Liputan6.com, Jakarta - DPR telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengungkap skandal PT Asuransi Jiwasraya. Sejumlah pihak menilai, DPR lebih efektif membuat Panitia Khusus (Pansus) ketimbang Panja. 

Menanggapi itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, hal tersebut adalah kewenangan DPR. Pemerintah tidak mau mencampuri urusan wakil rakyat.

"Itu kan kewenangan DPR, jadi pemerintah tidak akan masuk ke wilayahnya DPR. Kita biarkan nanti DPR melakukannya seperti apa. Saya tidak melihat bahwa itu satu kelemahan, tapi itu alternatif DPR untuk membentuk Panja. Kita ikuti saja nanti apa yang dilakukan DPR," kata Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Menurutnya, DPR punya pertimbangan bahwa pembentukan Panja sudah cukup untuk mengungkap skandal PT Asuransi Jiwasraya. Ma'ruf tidak ingin pemerintah masuk wilayah DPR.

"Saya kita kalau DPR itu hanya membentuk Panja, berarti DPR menilai bahwa itu cukup," ucapnya.

Ma'ruf menambahkan, dalam mengungkap kasus Jiwasraya, pemerintah sudah mempercayakan kepada Kejaksaan Agung. Dia menyebut, Kejagung juga sudah menetapkan sejumlah tersangka.

"Pemerintah meminta itu untuk diselesaikan dengan tuntas. Jadi sudah, semangatnya sudah cukup dan Kejaksaan Agung sudah melaksanakan dengan baik," pungkasnya. 

Saksikan video pilihan berikut ini: