4 Hal Terkait Rapat DPR dengan TVRI Bahas Pemecatan Helmy Yahya

Anggota Komisi I DPR RI Effendy Simbolon mengatakan pencopotan Helmy Yahya dari posisi Direktur Utama TVRI menimbulkan pertanyaan. Sebab dia menyebut pencopotan Helmy Yahya dilakukan secara tiba-tiba.

"Kan serta-merta ini (pencopotan Helmy Yahya) kan," kata dia, saat ditemui, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2020.

Apalagi, kata Effendy, kinerja Helmy Yahya dinilai cukup baik. "Di satu sisi kan dia (Helmy Yahya) cukup baik. Kalau ada yang kurang ya tinggal diperingatkan," ujar dia.

Karena itu, pencopotan Helmy yang terjadi tiba-tiba itu malah menimbulkan pertanyaan terkait latar belakang di balik keputusan tersebut.

"Tapi kan tidak serta merta dengan kekuasaan melabrak. Akhirnya kan membuat kita bertanya-tanya. Ada apa sih," tandasnya.

Effendy menduga ada persoalan persaingan usaha di balik pencopotan Helmy Yahya dari kursi Dirut TVRI.

"Ini kan sebenarnya persoalannya tidak seperti yang di permukaan. Ini kan persoalannya ada persoalan yang lebih mendasar. Persoalan persaingan bisnis," kata dia.

Menurut dia, ada sekelompok orang yang memang berniat untuk menjegal Helmy dari posisi Dirut. "Dan saya kira ini harus dibawa ke ranah pidana juga. Ada unsur, ada pihak yang mendesain ini agar Helmy ini memang out dari TVRI," ungkapnya.

"Dan ini kelompok politik tertentu, kelompok pelaku ekonomi tertentu dan pelaku ekonomi media juga," sambung Effendy.

Salah satu persaingan bisnis yang disebut Effendy yakni soal perebutan pasar iklan. Hanya saja terkait hal ini, dia tidak menjelaskan secara rinci.

"Ini kan persaingan. Persaingan mengambil pasar iklan. Jadi kita ingin juga ini dibawa ke ranah hukum," urai dia.

Satu dari lima anggota Dewas TVRI, yakni Supra Wimbarti, menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat atas pemecatan mantan Dirut TVRI Helmy Yahya.

Supra membeberkan alasannya tidak setuju atas pemecatan Helmy. Salah satunya adalah bahwa siaran Liga Inggris adalah program andalan TVRI saat ini, yang justru sangat diidamkan TV lain.

"Kalau saya bertanya ke direksi, (Liga Inggris) ini adalah merupakan monster program atau killer program, yang tv lain swasta sebetulnya ingin membelinya," kata Supra saat RDP dengan Komisi I di Kompleks Parlemen Senayan.

Menurut Supra, dengan keberanian Helmy Yahya, maka harga siaran Liga Inggris dapat turun dan bisa tayang di TVRI.

"Itu sebetulnya ada keinginan tv swasta lain, tapi tidak berani dengan uangnya. Di situlah peran saudara Helmy Yahya, bagaimana harga itu bisa sangat turun, itulah sebabnya saya mem-propose, mbok digali lagi oleh Dewas," kata dia.

Terkait adanya potensi gagal bayar program Liga Inggris yang dibeberkan anggota Dewas yang lain, Supra menilai hal itu bisa dijelaskan apabila Dewas mau meminta penjelasan lebih detail kepada direksi.

"Menurut direksi dan mantan dirut tidak gagal bayar, ada negosiasi tertentu yang saya tidak bisa menceritakan karena saya bukan pembela mereka, tapi itu harus di-explore lebih lanjut oleh Dewas, sebetulnya bagaimana," ucapnya.

Dia juga menyebut hal lain yang dipersoalkan Dewas terkait pemangkasan program berita untuk menutupi biaya Liga Inggris, Supra menyebut program berita memang selalu kurang sejak bertahun-tahun lalu.

"Misalnya anggaran berita 2018-2020 diambil untuk diserap program lain, saya berikan informasi anggaran direktur berita hanya seper sepuluh dari anggaran sama di TV swasta/ Mau ada Liga Inggris, maupun enggak ada, memang cepat habis. Memang kurang biayanya," tambahnya.

Oleh karena itu, Supra meminta agar Dewas mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan terkait Dirut TVRI.

"Saya mohon dalam menyikapi surat pembelaan direktur utama TVRI, saya mengajak Dewas memakai sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah sebagai dasar pembuatan keputusan. Namun sayangnya pada rapat kami terakhir, ditolak teman-teman saya," pungkas Supra.

Dewan Pengawas (Dewas) TVRI mengungkapkan alasan pemecatan direktur utama Helmy Yahya pada Komisi I DPR RI.

Dari beberapa poin penjabaran Dewas, salah satu alasannya adalah tayangan Liga Inggris dinilai berpotensi gagal bayar seperti kasus PT Asuransi Jiwasraya.

Anggota Dewas TVRI Pamungkas Trishadiatmoko menyampaikan bahwa, Helmy Yahya tidak memberikan kelengkapan berkas penayangan Liga Inggris seperti surat jawaban terkait program asing berbiaya besar.

"Surat SPRP (Surat Pemberitahuan Rencana Pemberhentian) Helmy Yahya tidak memberikan jawaban, khususnya mengenai program asing berbiaya besar," kata Moko.

Moko menyatakan, Liga Inggris merupakan salah satu program berbiaya besar yang bisa memicu TVRI gagal bayar atau menimbulkan utang pada 2020. Ia menyebut potensi gagal bayar tersebut bisa seperti kasus PT Jiwasraya.

"Saya akan mencoba mensummary-kan kenapa Liga Inggris itu bisa menjadi salah satu pemicu gagal bayar ataupun munculnya utang yang seperti Jiwasraya. Sehingga kami akan paparkan urutannya," katanya.

Moko memaparkan total kontrak tayangan Liga Inggris selama 3 musim adalah 9 juta dolar AS atau setara Rp 126 miliar di luar pajak.

"Ada potensi lain pada 2020, TVRI kewajiban bayar hutang Liga Inggris," katanya.

"Sehingga kewajiban bayar, ini bukan gagal bayar. Karena tidak dianggarkan (2020), potensi (gagal bayar) senilai Rp 69 miliar ini belum termasuk pajak," jelasnya.

Ketua Dewas, Arief Hidayat Thamrin menyebut TVRI harus menayangkan program yang sesuai jati diri bangsa Indonesia.

"Tupoksi TVRI sesuai visi-misi TVRI adalah TV publik, kami bukan swasta, jadi yang paling utama adalah edukasi, jati diri, media pemersatu bangsa, prioritas programnya juga seperti itu. Realisasinya sekarang kita nonton Liga Inggris," kata Ketua Dewas Arief Hidayat.

Arief mengakui banyak pihak yang menyukai Liga Inggris. Namun, menurutnya kini TVRI juga menyiarkan siaran asing lain dengan jumlah banyak.

"(Liga Inggris) mungkin banyak yang suka. Ada Discovery Channel, kita nonton buaya di Afrika, padahal buaya di Indonesia barang kali akan lebih baik. Kemudian siaran film asing cukup banyak, ada yang bayar, ada yang gratis," ujarnya.

Arief menilai TVRI kini seolah menjadi TV swasta yang mengejar rating.

"Seolah-olah Direksi mengejar rating dan share seperti TV swasta. Kita ada APBN harus bayar keluar negeri dalam bentuk hal ini BWF, Discovery, dan Liga Inggria, artinya uang rupiah kita APBN dibelanjakan keluar yang Presiden menyatakan dibatasi dan ini terjadi," tegasnya.