Himpuni: RUU Omnibus Law Terkait Riset dan Inovasi Layak Didukung

Liputan6.com, Jakarta Saat ini terdapat 8.451 peraturan produk pemerintah pusat dan 15.965 peraturan daerah yang menggambarkan kompleksitas regulasi di Indonesia. Omnibus Law pun hadir sebagai strategi reformasi regulasi yang bertujuan agar penataan dilakukan secara sekaligus terhadap banyak Peraturan Perundang-undangan.

Demikian disampaikan Irnanda Laksanawan dalam diskusi yang digelar Perhimpunan Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni) yang bertajuk "Dukungan Riset dan Inovasi". Acara ini digelar di Sekretariat PP IKA ITS, Jakarta Pusat.

Ketua Umum IKA ITS ini menyebutkan, penerapan Omnibus Law bermanfaat untuk menghilangkan tumpang tindih di antara peraturan perundang-undangan (PUU), efisiensi proses perubahan dan pencabutan PUU, serta untuk menghilangkan ego sektoral. Adapun riset dan inovasi merupakan satu dari 11 kluster yang tengah digodog dalam RUU Omnibus Law.

"Dukungan riset dan inovasi meliputi pengembangan ekspor dan penugasan BUMN maupun swasta dari pemerintah," jelas anggota Dewan Riset Nasional ini.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Hukum dan Advokasi PP IA ITB Sari Wahjuni menyebutkan, dalam RUU Omnibus Law di bidang dukungan riset dan inovasi, hanya UU BUMN yang diubah, yakni Pasal 6 UU Nomor 19 Tahun 2003.

UU tersebut direvisi dan membuat pemerintah dapat melakukan penugasan khusus kepada BUMN untuk pemanfaatan umum, riset, pengembangan, dan inovasi untuk kepentingan pemerintah.

Dalam dunia perguruan tinggi, kata Sari, penelitian dan penemuan akan menjadi sesuatu yang penting untuk kemajuan negara serta perlu dikembangkan dan tidak hanya disimpan. Pengaturan dalam RUU Omnibus law menunjukkan bahwa pemerintah memberikan dukungan terhadap penelitian.

Misalnya, adanya pengaturan mengenai dibolehkannya pemasukan benih dari luar negeri dalam hal pertanian, mengembangkan skema kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan dan seluruh pemangku kepentingan jasa konstruksi.

"Maka, untuk selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah peraturan pelaksanaan dari RUU ini, mengingat banyak bidang usaha mulai dari kawasan hutan, perkebunan, arsitektur, peternakan, yang dalam perizinan usahanya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah," papar Sari.

Dia mengatakan, dalam membuat badan usaha ataupun industri, misalnya, diperlukan perijinan yang cukup banyak. Ada yang memang diperlukan dan kadang menghambat. Pemerintah pun telah membuat OSS untuk mempersingkat waktu pembuatan PT.

"Dalam kenyataannya, sistem ini masih mengalami kendala dan banyak PT yang belum menyesesuaikan dengan peraturan ini. Jangan sampai perlindungan hukum hanya untuk investor, tapi juga harus menyentuh masyarakat, misalnya AMDAL. Itu harus tetap diperhatikan," dia menandaskan.

Saksikan video pilihan di bawah ini: