DPR Nilai Belum Ada Urgensi Pembentukan Dewan Keamanan Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai, belum ada urgensinya pemerintah membentuk Dewan Keamanan Nasional (DKN) melalui Peraturan Presiden (Perpres). Sebab, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memiliki supporting system baik dalam hal pertahanan dan keamanan.

Dia mengatakan, wacana adanya DKN sebenarnya sudah pernah digulirkan melalui Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) beberapa tahun lalu. Namun derasnya penolakan dari berbagai elemen, termasuk Fraksi PDIP membuat RUU Kamnas urung disahkan.

“Kita belum pernah diajak ngomong (Dewan Keamanan Nasional),” kata Charles saat diskusi bertema Urgensi Pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) di Komnas HAM, Senin (27/1/2020).

Charles mengamini sejumlah negara lain, termasuk Amerika Serikat memiliki DKN. Namun keberadaan DKN sebagai forum membahas masalah keamanan, ketahanan, dan militer serta merekomendasikan berbagai kebijakan lantaran negara tersebut tak memilki Kemenko Polhukam.

Sementara Indonesia telah memiliki berbagai lembaga yang membantu presiden dalam hal ketahanan dan keamanan nasional. dengan begitu, Charles memandang Presiden sudah memiliki supporting system yang baik perihal keamanan dan ketahanan nasional.

“Ada Menko Polhukam mengkoordinir bidang pertahanan dan keamanan, membawahi TNI dan Polri, ada Dewan Ketahanan Nasional yang memberikan kajian ancaman nasional, ada Lemhanas, ada Wantimpres berisi tokoh-tokoh lintas sektor. Kalaupun ada ancaman multi dimensi, sudah ada Wantimpres. Ada juga KSP diisi Kepala Staf Presiden dibantu tokoh lintas sektor dan berbagai ahli di masing-masing bidang,” papar Charles.

Karena itu, politikus PDIP itu memandang pemerintah Indonesia tidak perlu membentuk Dewan Keamanan Nasional.

“Bedanya apa dengan rapat terbatas kabinet? Saya belum melihat ada urgensi mendirikan institusi baru namanya DKN. Kalau penmerintah memaksakan adanya DKN, bagi saya akan menimbulkan tumpang tindih, bagaimana Menkopolhukam, atau DKN yang akan didengarkan presiden,” kata Charles.

Saksikan video pilihan di bawah ini: