Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan sertifikat tanah untuk warga di wilayah Gerbang Susila (Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). Penyerahan dilakukan secara simbolis di Wahana Ekspresi Poesponegoro, Gresik, Jawa Timur, Senin (27/1/2020).
"Hari ini saya sangat senang sekali, ada 2.020 sertifikat yang kita bagikan. Ada dari Bangkalan, Sidoarjo, Gresik, Surabaya, dan Lamongan," kata Jokowi.
Ia menceritakan, pada tahun 2015 ada 126 juta sertifikat tanah yang harusnya keluar. Namun saat itu yang pegang baru 46 juta.
Advertisement
"Ada 80 juta yang belum dipegang masyarakat. Per tahun BPN hanya bisa mengeluarkan 500 ribu sertifikat. Jadi butuh waktu 160 tahun baru dapat selesai. Siapa yang mau menunggu 160 tahun," ungkap Jokowi.
Untuk itu, Jokowi memberikan target pada Manteri ATR/BPN untuk mempercepat proses pengeluaran sertifikat tanah untuk rakyat. Hasilnya, kata dia, 2017 ia minta 5 juta, 2018 naik jadi 7 juta sertifikat, dan 2019 naik menjadi 9 juta sertifikat.
"Keluar sertifikat harus cepat dan masyarakat harus pegang. Saya bilang ke Pak Menteri, kalau tidak bisa maka saya copot. Ternyata target bisa diselesaikan dengan cepat," ujarnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Konflik Tanah
Percepatan sertifikat tanah rakyat itu memang menjadi salah satu program unggulan Presiden Jokowi.
"Setiap saya pergi ke desa, kampung, yang masuk ke telinga saya paling banyak adalah konflik tanah dan sengketa lahan. Nggak di Sumatera, Jawa, Bali, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Karena 80 juta sertifikat belum bisa keluar," jelasnya.
Â
Advertisement