100 Hari Jokowi - Ma'ruf: Pernyataan 3 Menteri Menuai Kontroversi

Menteri Agama Fachrul Razi memicu polemik pada awal menjabat. Kala itu, dia menyinggung soal radikalisme dan celana cingkrang.

Fachrul menyinggung penggunaan celana cingkrang PNS. Dia juga bercerita ada seorang pejabat BUMN yang tak menyanyikan lagu Indonesia Raya.

"Nyanyi pun tidak, begitu mondar-mandir gitu. Saya tanya, saya sebut namanya, 'Alfan apakah kamu sakit?' 'Siap, tidak Pak.' 'Kamu sakit! Kalau kamu tidak sakit pasti kamu hormat kepada Indonesia Raya karena kamu pegawai negeri dan kamu adalah abdi negara. Kalau kamu tidak hormat, keluar kamu," kata Fachrul.

Hal itu disampaikannya saat paparkan visi kerja dalam Rapat Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kamis 31 Oktober 2019.

Fachrul kemudian juga menyebut celana cingkrang tak sesuai aturan berseragam di lingkungan pemerintah. Dia menambahkan, lebih baik PNS bercelana cingkrang keluar dari instansi pemerintahan jika tak mengikuti aturan.

"Kemudian masalah celana cingkrang itu tidak bisa dilarang dari aspek agama karena memang agama pun tidak melarang. Tapi dari aturan pegawai bisa, misal ditegur. 'Celana kok tinggi begitu? Kamu enggak lihat aturan negara gimana?' Kalau enggak bisa ikuti, keluar kamu," ucap Fachrul dengan nada tinggi.

Sebelum isu ini, Fachrul juga sempat mewacanakan melarang pengguna cadar dan niqab di lingkungan pemerintahan. Pernyataan-pernyataan itu pun menuai polemik hebat di Tanah Air.

Fachrul dinilai kontraproduktif. Dia dinilai lebih fokus terhadap isu radikalisme ketimbang posisinya sebagai menteri Agama.

Namun belakangan, dia meluruskan pernyataan tersebut dan mengaku terbiasa dengan celana cingkrang. Fachrul menegaskan tak pernah melarang penggunaan cadar dan celana cingkrang.

"Saya tidak pernah melarang orang memakai cadar. Begitu juga celana gantung atau cingkrang," kata Fachrul, 18 November 2019.

Menurut Fachrul, memakai cadar dan celana cingkrang bukan merupakan ukuran ketakwaan seseorang. Namun, sebagai PNS yang bertugas melayani masyarakat, sebaiknya tidak memakai cadar.

"Tentu saja bagi PNS yang tugasnya melayani masyarakat dengan penuh kebaikan, dengan senyum yang ramah, ditambah lagi demi kepentingan keamanan, ketentuan disiplin PNS atau ASN, maka memang sebaiknya tidak memakai cadar. Tapi kalau di rumah atau di mana-mana silakan saja," kata dia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate ikut menambah daftar anak buah Jokowi yang menuai kontroversi karena pernyataannya. Johnny ingin Pornhub tak bisa diakses menggunakan Virtual Private Network (VPN). Hal ini yang membuat Johnny dicibir berbagai pihak.

Johnny mengakui, meski Kemkominfo telah memblokir situs-situs porno termasuk Pornhub, pengguna internet di Indonesia masih bisa mengakses dengan VPN.

"Kami sudah blokir, tetap saja yang pakai VPN bisa. Yang pakai VPN harus di-take down dari sana. Kami sudah berkoordinasi melalui email ke Pornhub untuk take down. Mereka harus take down itu dan sekarang sedang berproses," kata Johnny di Istana Bogor, Jumat, 27 Desember 2019

Karena pernyataan ini, Johnny dinilai tak paham cara kerja VPN. Johnny pun dibully oleh warganet karena ucapan tersebut.

Pakar siber, Pratama Persdha menilai, tidak mungkin Pornhub akan memblokir akses warganet dari Indonesia yang menggunakan VPN.

"Secara teknis pihak pornhub jelas tidak akan mengiyakan permintaan tersebut. Dikarenakan cara kerja VPN merupakan suatu bentuk jaringan private internet yang melalui jaringan public network (internet), yang mengubah server IP Indonesia menjadi server IP negara lain, sesuai kehendak pengguna VPN tersebut," jelas Pratama melalui pesan singkat kepada tim Tekno Liputan6.com, Jumat, 27 Desember 2019.

Menurut Pratama, IP server negara apa pun yang dipilih pengguna, maka koneksi internet akan langsung dialihkan melalui penyedia layanan internet (ISP). Kemudian, alamat ISP pengguna diganti dengan alamat baru, sehingga server akan mengikuti alamat tersebut.

Oleh sebab itu, katanya, situs Pornhub tidak mungkin memblokir semua IP yang ada pada layanan VPN tersebut yang melibatkan IP server di negara-negara seluruh dunia.

"Permintaan Kominfo tersebut mustahil dikabulkan Pornhub, karena teknisnya harus memblokir IP banyak negara selain Indonesia," ungkapnya.

Belum lama ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly didemo oleh sejumlah orang. Penyebabnya Yasonna menyebut, kriminal lahir karena kemiskinan. Daerah yang menjadi contoh disebut Yasonna adalah Tanjung Priok.

Polemik bermula saat Yasonna menghadiri acara Resolusi Pemasyarakatan 2020 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Lapas Narkotika Kelas IIA Cipinang, Jakarta Timur pada Kamis, 16 Januari 2020.

Yasonna menghubungkan tindakan kriminalitas dengan kondisi ekonomi. Misalnya di Tanjung Priok yang kemudian menuai aksi protes.

"Itu sebabnya kejahatan lebih banyak terjadi di daerah-daerah miskin. Slum areas. Bukan di Menteng. Anak-anak Menteng tidak. Tapi coba pergi ke Tanjung Priok di situ ada kriminal. Lahir dari kemiskinan," kata Yasonna.

Polemik pun bergulir. Warga Tanjung Priok menggelar aksi di depan kantor Kemenkum HAM, Jakarta. Yasonna pun akhirnya meminta maaf. Dia merasa pernyataannya yang kini dipersoalkan itu tidak dimaksudkan untuk menyinggung warga Tanjung Priok.

Yasonna berharap, permintaan maaf tersebut dapat menyelesaikan perdebatan yang ia nilai menimbulkan kerancuan. Ia berjanji akan mencari waktu untuk bersilaturahim dengan para warga Tanjung Priok.

"Kemudian ternyata berkembang penafsiran yang berbeda di media massa dan publik luas sehingga saudara-saudara saya yang ada di Tanjung Priok merasa tersinggung, maka saya menyampaikan permohonan maaf," kata Yasonna, 22 Januari 2020.

Reporter : Randy Ferdi Firdaus

Sumber : Merdeka.com