5 Langkah Anti-Mainstream Bupati Anas untuk Banyuwangi

Dilansir Merdeka, Kabupaten Banyuwangi menegaskan komitmennya untuk mendukung pengembangan usaha lokal, UMKM. Salah satunya dengan membatasi ekspansi bisnis gerai-gerai minimarket. Bupati Anas mengatakan, saat ini pihaknya sudah tidak lagi mengeluarkan izin pembangunan gerai-gerai minimarket baru.

"Kami tidak izinkan Alfamart dan Indomaret baru. Supaya memberikan afirmasi kepada mbok-mbok (UMKM)," kata dia, dalam “Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah II tahun 2019” oleh Menpan-RB, di Jakarta, Jumat, 22 November 2019.

Upaya tersebut, memberikan dampak pada naiknya pendapatan masyarakat. Pendapatan per kapita Kabupaten Banyuwangi pun melesat.

"Alhamdulillah pendapatan per kapita Banyuwangi melompat. Dulu kami di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur, hanya Rp 20 juta per kapita per tahun menjadi Rp 48,7 juta per orang per tahun," tandasnya.

Dilansir Merdeka, Bupati Anas mengatakan, jika biaya putus sekolah hanya bergantung pada APBD itu tidak cukup. Dia pun menginisiasi program siswa titipan. Dalam program ini setiap kepala sekolah menerima mandat untuk bertanggung jawab atas sejumlah anak putus sekolah.

"Anak putus sekolah kalau kita biayai pakai APBD, tidak cukup. Maka setiap kepala sekolah kami kasih mandat untuk mengatasi anak putus sekolah. Kalau setiap kepala sekolah kita titip 10 anak, kali 300 kepala sekolah sudah 300 kali 10 (anak putus sekolah). Bayangkan kalau semua harus diurus Pemda maka anggaran kita tidak cukup," tandasnya.

Sejumlah jurus dia pakai untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Strategi-strategi tersebut dilakukan tanpa membebani APBD.Program pertama, yakni “Siswa Asuh Sekolah”. Dalam program ini, siswa yang mampu membantu temannya yang tidak mampu dalam pemenuhan kebutuhan sekolah seperti seragam dan keperluan sekolah lain. Sebanyak 17 miliar uang terkumpul dari program tersebut.

"Siswa yang kaya menyisihkan untuk siswa yang miskin sehingga dengan demikian, secara cepat anak yang tidak punya seragam, bisa dibiayai dengan ini. Berapa yang terkumpul Rp 17 miliar dari program siswa asuh sekolah ini," ujar dia," kata dia, dalam Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah II tahun 2019 oleh Menpan-RB, di Jakarta, Jumat, 22 November 2019.

Selain itu ada juga program uang saku bagi anak dari keluarga sangat miskin. Program ini diberikan dari anak dari tingkat SD hingga SMA.

"Siswa sangat miskin tidak sekolah karena mereka minder karena tidak ada uang ketika ke kantin. Maka di Pemda orang miskin yang sangat miskin, kami kasih uang saku, SD Rp 10.000, SMP Rp 15.000 rupiah, SMA Rp 20.000 per anak per hari,"Meskipun demikian, dia mengatakan selain harus masuk dalam kategori keluarga sangat miskin, penikmat program uang saku ini harus memenuhi dua kriteria lain.

"Satu, bagi keluarga miskin yang merokok mereka tidak mendapatkan ini. Dua keluarga miskin yang tidak punya android. Yang punya android mereka tidak dapat hak uang saku," tegas dia.

Bupati Anas menyampaikan kepada ratusan kepala desa tentang pentingnya memberi perhatian pada tim pemburu kemiskinan yang sudah ada di masing-masing wilayahnya.

“Ya dalam beberapa hari ini memang kami bertemu dengan ratusan kepala desa. Salah satu titik poinnya adalah kami sampaikan agar permasalahan kemiskinan menjadi concern bersama, dikerjakan gotong royong antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa,” ujar Bupati Anas kepada media, Kamis, 22 November 2019.

Dia mengatakan, kepala desa perlu memberi fokus kepada tim pemburu kemiskinan yang bertugas mendata dan mengelola langkah-langkah intervensi kepada sasaran warga miskin melalui kolaborasi berbagai pihak.

Menurut Anas, tim pemburu kemiskinan di tingkat desa sangat diperlukan untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bansos.

”Jangan sampai yang berhak menerima bansos malah tidak menerima. Sebaliknya, yang tidak berhak malah diprioritaskan,” ujar Anas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan sosial-ekonomi warga Banyuwangi terus menunjukkan perbaikan. Pendapatan per kapita warga Banyuwangi melonjak dari Rp20,8 juta per orang per tahun menjadi Rp48,7 juta per orang per tahun pada 2018. Angka kemiskinan pun menurun cukup pesat menjadi level 7,8 persen pada 2018, jauh lebih rendah dibanding sebelumnya yang selalu tembus dua digit.

Pembangunan Banyuwangi tak lepas dari perkembangan pembangunan desanya. Untuk mengakselerasi pembangunan desa ke depan. Bupati Anas memberikan empat acuan langkah prioritas kerja yang perlu dilakukan desa-desa di Banyuwangi.

Hal itu disampaikan Bupati Anas pada acara pengarahan dan penekanan tugas kepala desa yang dihadiri oleh 130 kades terpilih di Pendopo Kabupaten Senin, 18 November 2019.

Bupati Anas mengatakan seorang kades memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya dalam mengelola desanya, untuk itu perlu ditetapkan program prioritas agar pembangunan bisa berjalan maksimal. Bupati Anas pun memberikan empat acuan langkah prioritas kerja yang menjadi kebutuhan utama desa.

“Empat hal ini harus menjadi prioritas kades. Penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa harus dioptimalkan untuk empat program prioritas ini. Program itu adalah pelayanan publik, penanganan kemiskinan, masalah sampah, dan peningkatan ekonomi desa,” jelas Anas.

Anas meminta agar kades memastikan urusan pelayanan publik bagi warga berjalan dengan cepat dan efisien. Pelayanan yang dilakukan, lanjut Anas, harus dalam kerangka Smart Kampung yang sudah jelas SOP (standar of procedure)-nya.

“Smart Kampung sudah mulai berjalan, Bapak Ibu cukup melanjutkan dan mengupgrade apa yang kurang. Manfaatkan teknologi untuk mempermudah urusan, Bapak ibu tidak perlu menangani sendiri tapi cukup mempekerjakan staf yang ahli di bidang ini. Pemkab siap membantu,” kata Bupati Anas.

Di era derasnya arus teknologi informasi seperti saat ini, butuh langkah out of the box untuk membuat generasi millenial gemar membaca buku atau berkunjung ke perpustakaan. Bupati Anas, mencetuskan agar perpustakaan bisa didirikan di tempat-tempat wisata.

Anas mengatakan anak-muda saat ini tidak bisa dilepaskan dari ketergantungannya pada media telepon seluler yang terkoneksi internet. Hal ini tidak bisa dihindari, tapi justru stakeholder terkait harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

“Sekarang eranya sudah berubah, anak-anak maunya baca di handphone, maka digitalisasi buku menjadi salah satu cara. Tapi ini belum cukup, perlu langkah yang out of the box agar perpustakaan mampu menarik perhatian pembaca mudanya,” ujar Bupati Anas, dalam Safari Gerakan Nasional Gemar Membaca, di Pendopo Banyuwangi, kerja sama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Senin, 30 September 2019.

Anas mengusulkan agar perpustakaan bisa dibangun di pusat-pusat wisata. Karena saat ini travelling menjadi salah satu kebutuhan utama kaum milenial.

“Jadi bukan hanya buku-bukunya saja yang baru tapi tempat membacanya juga baru. Bisa dibranding image berwisata sambil membaca buku. Ini kan cukup keren, karena kalau perpustaakan di tengah kota itu sudah biasa meskipun tetap penting juga keberadaannya,” terangnya.

Anas mengatakan meningkatkan minat baca pada generasi muda, menjadi agenda penting di tengah gempuran teknologi informasi yang terus berkembang.

(Okti Nur Alifia)