Akankah WNI Eks ISIS Dipulangkan? Ini Kata Menko Polhukam

Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md telah membentuk tim khusus untuk membahas soal pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi Foreign Terrorist Fighter (FTF) atau terduga teroris lintas-batas yang ada di Suriah. Tim ini menganalisis dua opsi terkait WNI tersebut, yakni akan dipulangkan atau tidak.

"Sudah ada rapat di sini, keputusannya ada dua alternatif. Satu akan dipulangkan, yang kedua tidak akan dipulangkan. Akan dipulangkan tentu saja karena mereka warga negara, tidak dipulangkan karena mereka melanggar hukum, haknya bisa dicabut," kata Mahfud Md di Kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).

Menurut dia, tim ini dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Suhardi Alius.

Tim khusus tersebut, lanjut dia, akan menjabarkan alasan dan risiko ketika WNI yang terkait terorisme itu dipulangkan atau tidak dalam draf tersebut.

"Satu, keputusan tidak dipulangkan, alasannya apa, risiko-risikonya apa, hubungan dengan negara lain bagaimana, di mana FTF itu berada. Yang kedua keputusan dipulangkan, alasannya apa, kemudian proses deradikalisasinya bagaimana, penetapannya nanti bagaimana, akan diatur semua," ujar Mahfud.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

ISIS dikabarkan punya pemimpin baru. Sosoknya sudah teridentifikasi data intelijen.

2 dari 2 halaman

Diputuskan Tengah Tahun

Gerakan Suluh Kebangsaan Soal Papua — Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD memberikan keterangan terkait kerusuhan Papua dalam acara di Jakarta, Jumat (23/8/2019). Gerakan Suluh Kebangsaan mengimbau seluruh elemen masyarakat menahan diri dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan suasana kondusif di Papua. (merdeka.com/Imam Buhori)

Mahfud menuturkan dua draf yang dibahas tim tersebut nantinya disampaikan ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk meminta masukan pada April 2020. Setelah itu, tim akan menyerahkannya ke Presiden Jokowi.

"Itu nanti kira-kira bulan Mei atau Juni sudah akan diputuskan. Cuma sampai hari ini masih dalam proses pembahasan di internal pemerintah," tutur Mahfud.

Dia juga melihat negara lain belum memutuskan akan memulangkan warganya yang terlibat kasus terorisme di Suriah atau tidak.

"(Negara lain) Belum ada yang akan memulangkan. Mereka merasa tidak aman kalau mereka pulang ke negara masing-masing. Sementara di negara tempat mereka sebagai teroris, itu juga mereka nggak nyaman ditinggali. tapi kan mereka punya hukum ya, jadi orang yang melakukan teror kan bisa saja terserah mereka, tapi kita sendiri belum final, masih membahas soal itu," pungkasnya.

Reporter: Ronald

Sumber: Merdeka