4 Jurus Rencana Pemulangan 600 WNI Eks ISIS ke Tanah Air

Liputan6.com, Jakarta - Warga Negara Indonesia (WNI), mantan ISIS akan kembali ke Tanah Air. Polri rencananya akan mengawal kepulangan mereka dari Suriah.

Kapan ke-600 WNI ini akan dipulangkan, menurut Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md, mereka rencananya akan kembali pada Mei atau Juni 2020.

Namun, keputusan akhir ada pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Nanti terakhir akan dibawa kepada Presiden Jokowi untuk didiskusikan secara lebih mendalam dan diambil keputusan apakah akan dipulangkan atau tidak. Itu nanti kira-kira Mei atau Juni sudah akan diputuskan," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Sementara itu, Partai Keadilan Sosial (PKS) dan Demokrat menyikapi kepulangan para mantan simpatisan ISIS ini dari Timur Tengah.

Mardani Ali Sera misalnya, dia meminta pemerintah membentuk gugus tugas lintas kementerian untuk menangani WNI mantan pengikut ISIS. Tidak hanya diliat dari segi agama, namun juga secara konomi dan sosial.

Anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan bahkan mendukung rencana pemulangan ke-600 WNI ini. Dengan catatan, intelijen mampu melakukan threat assesment pada setiap WNI yang kembali. Guna mengukur tingkat radikal dari setiap WNI eks kombatan ISIS itu.

Kedua, pemerintah harus mengadakan kegiatan kontra-terorisme bagi WNI eks simpatisan ISIS.

Berikut sejumlah hal terkait kepulangan 600 WNI mantan pengikut ISIS ke Indonesia:

Saksikan video pilihan di bawah ini:

ISIS dikabarkan punya pemimpin baru. Sosoknya sudah teridentifikasi data intelijen.

2 dari 5 halaman

2 Draf Alternatif Keputusan Akan Dipilih Jokowi

3 WNI dan Perempuan Prancis Pengantin ISIS Ingin Kembali Pulang — Salah satu pengantin ISIS di tahanan (CNN)

Bertempat di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa, 4 Januari 2020, Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan pemerintah sudah menggelar rapat membahas rencana kepulangan eks Kombatan ISIS itu. Kepala BNPT Suhardi Alius ditunjuk untuk memimpin langsung rencana pemulangannya.

Dalam rapat itu menghasilkan dua draf alternatif keputusan yang akan dipilih Presiden Jokowi. Kedua alternatif putusan itu telah dipertimbangkan dengan matang.

"Keputusannya ada dua alternatif. Satu akan dipulangkan, yang kedua tidak akan dipulangkan. Akan dipulangkan tentu saja karena mereka warga negara (Indonesia), tidak dipulangkan karena mereka melanggar hukum, haknya bisa dicabut. Oleh sebab itu, sekarang sedang dibentuk satu tim yang dipimpin oleh Pak Suhardi Alius yang isinya itu membuat 2 draf keputusan," jelas Mahfud dikutip dari Antara.

Sebelum diserahkan kepada Presiden Jokowi, dua draf keputusan itu masih akan dibahas pada April bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Sesudah dengan Wakil Presiden dapat masukan, nanti terakhir akan dibawa kepada Presiden untuk didiskusikan secara lebih mendalam dan diambil keputusan apakah akan dipulangkan atau tidak," kata Mahfud.

3 dari 5 halaman

Data Eks Simpatisan ISIS

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menuturkan pemerintah telah mendata ada sekitar 660 WNI yang identitasnya dikenali dan tersebar di beberapa negara di Timur Tengah.

Mereka semua merupakan eks simpatisan ISIS.

"Ada yang punya catatan sampai 1.100, tapi itu kiraan hanya karena bertemu dan bahasanya sama, tapi identitasnya ndak dikenal juga di mana-mana, di Syria, di Turki, di Afghanistan, di mana-mana ada beberapa negara," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Mahfud mengatakan, masih banyak negara yang belum mempertimbangkan untuk memulangkan warga negaranya, yang berstatus foreign terrorist fighters (FTF).

4 dari 5 halaman

Pemulangan Akan Dikawal Polri

Polri akan mengawal rencana pemulangan 600 WNI mantan pengikut ISIS dari Suriah ke Indonesia. Saat ini, polisi masih menunggu kepastian waktu pelaksanaan niat tersebut.

"Apakah betul dipulangkan, masih menunggu informasi dari pemerintah," tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 4 Januari 2020.

Argo memastikan pihaknya akan mendukung apapun langkah pemerintah dan turut bekerjasama dengan stakeholder terkait.

"Tentunya kan di dalam kegiatan tersebut tidak hanya polisi saja yang ada ya. Ada beberapa stakeholder yang berkaitan dengan hal tersebut. Yaitu ada BNPT, pemerintah, dan ada kepolisian dan sebagainya di sana," jelas dia.

Sejauh ini, Polri masih dalam batasan koordinasi. Menurut Argo, pihaknya menunggu adanya rapat teknis untuk menggelontorkan masukan terkait rencana pemulangan WNI eks ISIS.

5 dari 5 halaman

BNPT Siap Ikut Mengawal

BNPT pun menyatakan siap untuk memimpin tim pemulangan 600 WNI eks simpatisan ISIS itu. Namun, proses pemulangan akan dilakukan jika sudah ada keputusan dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Kepala BNPT Suhardi Alius ditunjuk untuk memimpin langsung rencana pemulangannya.