KPK Pastikan Penarikan Kompol Rosa Tak Ganggu Kasus Harun Masiku

Kasus Suap Bupati Sidoarjo, KPK Rilis Hasil OTT Rp 1 Miliar — Juru Bicara KPK, Ali Fikri. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penarikan Kompol Rosa Purbo Bekti tak mengganggu penyidikan kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait suap penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.

"Saya kira penyidikan tetap berjalan seperti biasa, pemberkasan masih berjalan seperti biasa, karena teman-teman bekerja atas dasar tim satuan tugas yang seluruhnya bekerja berdasarkan tim, bukan atas pribadi," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2020).

Dia memastikan, meski di tubuh lembaga antirasuah masih kekurangan penyidik, kasus suap penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR lewat mekanisme pergantian antar-waktu (PAW) bisa diselesaikan tanpa campur tangan Kompol Rosa.

"Tentunya perkara yang sedang dan akan berjalan tentunya butuh SDM. Tetapi untuk perkara PAW ini masih tetap berjalan seperti biasa, karena tim bahkan terdiri dari lebih dari dua satgas, setahu kami," kata Ali.

Dia memastikan, Kompol Rosa sudah tak lagi menjadi pegawai di lembaga antirasuah. Menurut Ali, Kompol Rosa ditarik ke institusi Polri dalam rangka pembinaan karier Rosa di Korps Bhayangkara.

"Ya yang kita tahu Pak Argo kan (mengatakan) demikian ya. Saya kira itu untuk pembinaan karier di Kepolisian," kata Ali.

Diberitakan sebelumnya, Polri akhirnya membenarkan telah menarik penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kompol Rosa kembali ke institusi kepolisian.

"Berkaitan dengan Kompol Rosa memang sudah dikembalikan ke kepolisian," tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2020).

Menurut Argo, pengembalian Kompol Rosa sudah dibicarakan oleh pimpinan KPK dan pimpinan Polri. Meski begitu, ini dinilai hal yang biasa dalam perjanjian kerjasama antar lembaga.

"Tentunya akan kita gunakan anggota tersebut tenaganya untuk di pihak kepolisian. Tidak masalah. Dan yang di KPK juga masih banyak kepolisian yang lain," kata Argo.

Berbeda dengan Ali dan Argo, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo justru mengatakan bahwa Kompol Rosa tak pernah menerima surat pemberhentian sebagai pegawai lembaga antirasuah dari pimpinan KPK.

"Mas Rosa tidak pernah menerima surat pemberhentian dari KPK atau pun diantarkan pihak KPK ke Mabes Polri untuk dikembalikan," ujar Yudi saat dikonfirmasi, Rabu (5/2/2020).

Yudi mengaku sudah bertanya langsung kepada Rosa ihwal tersebut. Hal ini sekaligus merespons pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri yang menyatakan bahwa pimpinan KPK telah menandatangai surat keputusan pemberhentian Rosa sebagai pengawai.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPK terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk mencari keberadaan Harun Masiku.

2 dari 2 halaman

Keputusan Sepihak Pimpinan KPK

Menurut Yudi, Rosa yang merupakan salah satu tim yang menangani kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait penetapan politikus PDIP Harun Masiku sebagai anggota DPR RI ini juga tak pernah mendapat pemberitahuan soal pemulangan dirinya ke Polri.

"Mas Rosa juga tidak pernah mendapatkan pemberitahuan kapan tepatnya diberhentikan dari KPK dan apa alasan jelasnya, karena tidak pernah ada pelanggaran disiplin atau sanksi etik yang dilakukan dirinya," kata Yudi.

Yudi berpandangan, pemulangan Rosa ke institusi Polri merupakan keputusan sepihak dari pimpinan KPK. Maka dari itu, Yudi berharap pengembalian Rosa ke Korps Bhayangkara dibatalkan hingga masa tugas Rosa berakhir pada September 2020.

"Kami menyayangkan pengembalian sepihak dan tiba-tiba ini, karena Seharusnya Mas Rosa diberikan penghargaan atas prestasinya mengungkap kasus korupsi seperti OTT KPU kemarin," kata Yudi.