Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menilai pemerintah harus mengambil langkah hati-hati sebelum memulangkan WNI eks ISIS. Dia menyoroti apakah para WNI ini masih memiliki paspor Indonesia atau tidak dan apa motif para pengikut ISIS ini meninggalkan wilayah NKRI.
"Apakah kemudian 600 orang Indonesia ini memang masih memiliki paspor? Apakah mereka secara sukarela meninggalkan paspor Indonesia untuk kemudian pergi ke satu negara menjadi ISIS? Itu yg pertama yang harus kita lakukan dan cermati," jelas Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).
Baca Juga
Puan juga mempertanyakan, apakah para eks ISIS ini betul-betul ingin kembali sebagai warga Indonesia. Hal itu harus dijawab sebelum pemerintah memulangkan mereka.
Advertisement
"Kemudian, apakah masih ada keinginan dari mereka untuk kembali ke Indonesia sebagai warga negara Indonesia? Jadi jangan terburu-buru, kita lihat dulu seperti apa situasi dan kondisinya di sana, apakah mereka itu masih mengakui sebagai warga negara indonesia?" tanya Ketua DPP PDIP itu.
Karenanya, Puan meminta pemerintah tidak langsung buru-buru memberikan keputusan memulangkan sekurangnya 600 mantan pengikut ISIS tersebut.
"Kalau dirinya saja sudah tidak mau menjadi warga negara Indonesia, tentu saja pemerintah harus memperhatikan langkah-langkah yang lebih cermat dan lebih antisipatif untuk bisa memulangkan mereka. Jadi jangan terburu-buru," Puan memungkasi.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Belum Ada Rencana
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memastikan hingga saat ini belum ada rencana pemerintah memulangkan sekitar 600 orang asal Indonesia yang pernah bergabung dengan kelompok radikal Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS).
"Kita luruskan kembali bahwa informasi tentang pemulangan itu sampai sekarang belum ada. Yang ada adalah informasi yang didapatkan BNPT dari beberapa komunitas internasional baik saluran intelijen maupun badan-badan internasional tentang sekian puluh ribu FTF (Foreign Terrorist Fighter) dan keluarganya di Suriah yang ada di beberapa camp," ujar Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius di Jakarta, Jumat (7/2/2020).
"Di mana di antaranya lebih dari 600 orang yang pengakuannya adalah WNI. Itu pun juga belum diverifikasi," imbuh dia seperti dikutip Antara.
Pernyataan itu sekaligus untuk meluruskan berita di berbagai media massa yang simpang siur terkait rencana pemerintah yang akan memulangkan WNI eks ISIS dari Suriah. Menurut dia, akibat banyaknya berita yang penjelasannya kurang utuh tersebut membuat masyarakat menjadi resah.
Â
Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com
Â
Advertisement