Sukses

Mahfud Sebut Pernyataan Jokowi Jadi Dasar Buat Keputusan soal WNI Eks ISIS

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku tak setuju apabila ratusan WNI eks ISIS pulang ke Tanah Air.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi mengaku tak setuju apabila ratusan WNI eks ISIS pulang ke Tanah Air. Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, pernyataan Jokowi itu akan dijadikan dasar untuk membuat keputusan pemerintah.

Hal ini disampaikannya usai mengadakan rapat tertutup dengan Menteri Agama Fachrul Razi, Menkumham Yasonna H Laoly, Kepala BNPT Suhardi Alius, dan beberapa lembaga serta kementerian lainnya, di kantornya. Rapat ini digelar untuk membahas WNI yang pernah menjadi Foreign Terorists Fighter (FTF).

"Pastilah menjadi dasar (pernyataan Presiden) untuk dibahas nanti. Nanti kan akan dibahas di situ," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Menurut dia, dari pembahasan terkait WNI eks ISIS tersebut, belum ada yang baru. Semuanya masih dalam tahap pembicaraan.

"Belum ada perkembangan," jelas Mahfud.

Sementara Yasonna memilih tak bicara terkait hal ini. Setali tiga uang, Fachrur juga menyerahkan sepenuhnya kepada Mahfud.

"Itu Pak Menko. Sudah sepakat Pak Menko. Ini kantornya kan kantornya Pak Menko. Enggak boleh dong (ngomong)," tukasnya.

Sementara Suhardi memilih keluar tidak dari pintu utama kantor Menko Polhukam, untuk langsung meninggalkan lokasi dan tak berkomentar soal WNI eks ISIS

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Pernyataan Jokowi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tak setuju apabila ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS pulang ke Tanah Air.

Namun, Jokowi mengatakan keputusan itu harus dibahas terlebih dahulu dalam rapat terbatas.

"Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas lho ya, kalau bertanya pada saya, saya akan bilang tidak. Tetapi masih dirataskan," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Dia menjelaskan bahwa pemerintah harus menghitung plus minus apabila WNI eks ISIS itu dipulangkan ke Indonesia. Jokowi mengaku dirinya harus mendengarkan masukan dari kementerian terkait.

Setelah itu, barulah dirinya akan memutuskan hal itu dalam rapat terbatas. Meski begitu, Jokowi telah menerima laporan soal rencana kepulangan WNI eks ISIS. "Kita ini pastikan harus semuanya lewat perhitungan kalkulasi plus minusnya semuanya dihitung secara detail," kata Jokowi.