Polri Tolak Pelaporan soal Andre Rosiade, Aktivis Diminta Beri Bukti Awal Kejahatan

Liputan6.com, Jakarta Mabes Polri menolak laporan sejumlah aktivis yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Indonesia atau Jarak Indonesia, terkait dugaan kejahatan politikus Gerindra Andre Rosiade dalam kasus penggerebekan prostitusi di Padang, Sumatera Barat. Alasannya, pelapor tidak menyertakan bukti awal dugaan kejahatan.

"Tentunya dari SPKT Mabes Polri memiliki SOP. Setiap laporan masyarakat harus ada kelengkapan," kata Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Mabes Polri, Jakarta, Selasa (11/2/20202).

Menurut dia, laporan Jarak Indonesia terhadap Andre belum ada barang bukti awal sebagai prasyarat untuk memprosesnya.

"Harus ada barang bukti awal," ungkap Argo.

Sebelumnya diketahui, Andre Rosiade dipolisikan Jaringan Aktivis Indonesia. Lewat perwakilannya, Donny Manurung, Andre dituding menjebak praktik prostitusi di Padang, Sumatera Barat.

"Hari ini kita datang karena kita merasa ini ada ketidakadilan, pemanfaatan untuk mendompleng nama. Makanya kita datang untuk melaporkan bahwasanya Andre Rosiade bisa dipidanakan dari kasus ini," kata Donny di Markas Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Donny menuding, tindakan Andre Rosiade dapat disangkakan beberapa pasal seperti pasal 56 KUHP, pasal 296 KUHP, pasal 310, dan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Donny meyakini pasal tersebut ini dapat menyeret Andre akibat perbuatannya ke ranah hukum.

"Ada beberapa pasal yang bisa diindikasikan untuk pidanakan Andre Rosiade sebagai dasar hukumnya. Karena kita melihat bahwasanya PSK ini adalah korban," yakin Donny.

Saksikan video pilihan di bawah ini: