Komnas HAM: Ada Kekeliruan Diksi soal Pemulangan WNI Eks ISIS

Komnas HAM Apresiasi Pelaksanaan Pemilu 2019 — Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik (kedua kiri) menyampaikan keterangan terkait pelaksanaan Pemilu 2019 di Jakarta, Kamis (18/4). Komnas HAM mengapresiasi seluruh proses hingga pelaksanaan Pemilu 2019 yang dinilai mengakomodir hak-hak minoritas dan disabilitas. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti keputusan pemerintah yang tidak jadi memulangkan warga negara Indonesia (WNI) yang pernah menjadi Foreign Terorists Fighter (FTF) atau mantan kombatan ISIS ke tanah air.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mempertanyakan langkah berikutnya dari pemerintah jika 689 WNI eks ISIS tak jadi dipulangkan.

"Kalau tidak memulangkan, lantas langkah pemerintah selanjutnya apa, terutama terkait penegakan hukum. Jangan lupa sebagian dari mereka, terutama yang dewasa ikut terlibat dalam organisasi teroris, berdasarkan UU Anti Terorisme yang baru, pasal 12 A itu tindak pidana," kata Ahmad, Selasa (11/2/2020).

"Jika ikut pelatihan atau malah menjadi pelatih atau instruktur dalam pasal 12 B juga diancam hukuman maksimum 15 tahun. Kita belum jelas pemerintah akan melakukan langkah apa untuk penegakan hukum terhadap mereka-mereka ini. Yang anak-anak bagaimana? Juga kurang jelas," lanjut dia.

Menurutnya, pemerintah bisa mengambil langkah lain, yakni ikut mendorong peradilan internasional untuk mereka, terutama eks kombatan ISIS.

"Yang penting kita mesti melakukan langkah penegakan hukum bagi mereka. Pisahkan antara yang kombatan, baik pria maupun wanita dengan yang bukan kombatan. Kalau kombatan itu pidana. Pakai hukum nasional atau hukum internasional," ucap Ahmad.

Dia meminta WNI yang dipulangkan ke tanah air tidak langsung dikembalikan ke masyarakat, melainkan harus menjalani proses hukum lebih dulu. Menurut dia, selama ini ada kekeliruan diksi dengan istilah pemulangan WNI eks ISIS.

"Kan langkahnya penegakan hukum, kecuali pada anak. Jadi pemulangan bukan berarti lenggang kangkung begitu, tapi diproses secara hukum. Tadi sudah saya jelaskan UU Anti Terorisme kita yang baru bisa dipakai untuk menjerat mereka secara hukum. Selama ini memang ada kekeliruan memahami penyelesaian dengan menggunakan diksi pemulangan yang seolah-olah pelaku tindak pidana terorisme pulang tanpa proses hukum," pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Presiden Joko Widodo tak menyetujui rencana pemulangan Warga Negara Indonesia eks ISIS. Pemerintah diminta memperhitungkan plus minus apabila WNI eks ISIS itu dipulangkan ke Indonesia.

2 dari 2 halaman

Tak Jadi Pulangkan WNI Eks ISIS

Pandangan Dualisme Kepemimpinan di Tubuh DPD — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD memberi pandangan saat diskusi persoalan dualisme kepemimpinan di tubuh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Rabu (13/2). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk tidak memulangkan 689 warga negara Indonesia (WNI) mantan anggota Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Keputusan itu diambil usai Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas bersama para menteri terkait.

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Bahkan tidak akan memulangkan FTF (Foreign Terrorist Fighters) ke Indonesia," kata Menko Polhukam Mahfud Md usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

Menurut dia, 689 WNI eks ISIS itu kini berada di Suriah, Turki, dan beberapa negara lainnya yang terlibat FTF. Keputusan itu diambil dengan sejumlah pertimbangan, salah satunya yakni demi menjaga 267 juta rakyat Indonesia.

"Karena kalau FTF ini pulang itu bisa jadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta tidak aman," ucapnya.

Kendati begitu, pemerintah masih akan mendata jumlah dan identitas WNI eks ISIS. Sementara untuk anak-anak di bawah umur 10 tahun, pemerintah akan mempertimbangkan untuk memulangkan mereka.

"Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan tapi case by case," tutur Mahfud.