Lika-liku Jalan Formula E hingga Kembali Finish di Monas

Lintasan Formula E di kawasan Monas sempat terkendala perizinan dari Kementerian Sekretaris Negara, sebagai Ketua Komisi Pengarah berdasarkan Keppres 25 tahun 1995 tentang pengelolaan Kawasan Medan Merdeka. Pemerintah pusat hanya memberi izin acara itu dihelat di luar kawasan Monas.

Keputusan ini disampaikan usai Komisi Dewan Pengarah Medan Merdeka dan Pemprov DKI Jakarta menggelar rapat soal revitalisasi Monas dan Formula E di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020.

"Yang soal Formula E bisa saya sampaikan hasil rapat Komrah, bahwa Komisi Pengarah tidak menyetujui apabila dilaksanakan di dalam area Monas. Kalau di luar silakan, kalau di dalam tidak," jelas Sekretaris Kemensetneg Setya Utama usai rapat.

Dia menjelaskan, keputusan itu diambil pemerintah pusat dengan banyak pertimbangan. Salah satunya adalah adanya cagar budaya di kawasan Monas, sehingga tak memungkinkan apabila digelar Formula E di wilayah itu.

"Di sana ada cagar budaya yang harus diperhatikan. Kemudian ada pengaspalan dan lain-lain," kata dia.

"Ada aturannya sih Monas itu bisa digunakan sebagai apa dan tak boleh sebagai apa. Lihat itu dulu," kata Setya.

Pemprov DKI pun memutar otak untuk mencari lokasi alternatif. Jalan Jenderal Sudirman serta Jalan MH Thamrin menjadi lokasi alternatif sebagai sirkuit turnamen mobil balap listrik atau Formula E.

"Sepanjang Jalan Sudirman dan Thamrin, sedikit belok ke GBK," kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho saat dihubungi, Jumat (7/2/2020).

Dia menyebut panjang sirkuit tersebut kira-kira 2,9 kilometer hingga 3,2 kilometer. Selain itu, Hari menyatakan jalur alternatif tersebut memenuhi standar lintasan yang ditetapkan Federasi Otomotif Internasional (FIA).

"Lintasan balap kami pakai grade tiga, artinya jalan arteri atau protokol kita sudah memenuhi standar," ucapnya.

Tidak keluarnya izin penyelenggaraan di Monas ini mendapatkan apresiasi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Fraksi PSI di DPRD DKI meminta anggaran Formula E sebesar Rp 1,2 triliun dialihkan ke penanganan banjir di Jakarta.

"Awal tahun baru 2020 Jakarta mengalami banjir besar, padahal cuma hujan sehari. Seharusnya antisipasi banjir menjadi prioritas utama Pemprov DKI, bukan Formula E," ucap anggota Komisi D DPRD DKI Fraksi PSI Justin Adrian, Kamis (6/2/2020).

Dengan adanya penolakan lokasi ini, kata Justin, sebaiknya Pemprov DKI meninjau kembali gelaran balam mobil listrik Formula E. Sebab, menurut dia, jika lokasi dipindahkan ke jalan-jalan umum, maka akan menyebabkan kemacetan parah.

PSI menilai ajang Formula E ini tidak memiliki manfaat buat masyarakat. Dia menyebut, rencana perhelatan Formula E justru menunjukkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mempunyai prioritas program yang jelas.

“Dari awal, kami menolak karena manfaat acara ini tidak jelas. Saya usul, sebaiknya Formula E dibatalkan, lalu uangnya buat antisipasi banjir yang lebih mendesak,” ucap Justin.

Namun begitu, perhelatan Formula E ini dinilai Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik sebagai hal yang baik. Citra positif dan manfaat ekonomi Indonesia akan baik di mata internasional.

"Jangan berpikir untungnya, begitu ada event langsung untung. Tadi saya bilang ada persepsi aman di dunia terhadap Jakarta. Persepsi aman itu muncul dari berbagai belahan dunia terhadap Jakarta, maka otomatis investor akan masuk. Jadi, bukan kaya jualan dagang gado-gado," kata Taufik di Balai Kota, Selasa (11/2/2020).

Tidak hanya itu, Taufik juga membela Pemprov DKI mengenai lokasi lintasan Formula E. Pemprov memilih lokasi Monumen Nasional (Monas) sebagai lokasi balapan. Namun, dikhawatirkan kawasan Monas akan rusak pascaperhelatan Formula E.

Taufik justru meminta seluruh pihak tidak perlu ribut-ribut mengenai hal teknis. "Kalau ini kan soal teknis, kalau soal teknis jangan kita yang ngomonglah. Kan, enggak ngerti," ujar dia.