Pemerintah Salurkan Dana Sekitar Rp28 Miliar untuk Warga Kabupaten Takalar

Liputan6.com, Jakarta Program Sembako diluncurkan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan pada Rabu (12/2). Menteri Sosial Juliari Batubara pun hadir dalam peluncuran itu sekaligus dalam rangka kunjungan kerja. 

Diketahui pada 2020, Program Sembako untuk Kabupaten Takalar disalurkan kepada 15.620 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total senilai Rp28,116 miliar.

Program Sembako merupakan transformasi dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam pernyataannya, Mensos Juliari menyatakan tekadnya untuk memastikan bantuan sosial Program Sembako dan Program Keluarga Harapan terus berkontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan.

Mengutip hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), Mensos mengatakan bahwa Program Sembako berperan efektif dalam penurunan angka kemiskinan tersebut. "Oleh karena itu, dengan Program Sembako diharapkan tingkat kemiskinan akan terus menurun. Target pemerintah di bawah sembilan persen tahun ini," kata Mensos Juliari di Jakarta, Kamis (13/2).

Dalam Program Sembako, indeks bantuan dinaikkan dari Rp110.000/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi Rp150.000. Kemudian bahan pangan ditambah, selain beras dan telur juga ditambah daging ayam, ikan, dan sayur-sayuran (khususnya kacang-kacangan).

"Jadi karena ada yang baru, ini makanya perlu disosialisasikan. Kalau indeks bantuan dari Rp110.000 menjadi Rp150.000 itu berarti ada peningkatan Rp40.000. Inilah yang direferensikan untuk Program Sembako," kata Mensos Juliari.

Menurut Mensos Juliari, peluncuran Program Sembako juga tidak lepas dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama menekan angka stunting yang masih tinggi di Indonesia. "Sehingga Kementerian Sosial dipandang bisa ikut berkontribusi dalam program penanganan stunting."

Untuk mekanisme penyaluran bantuan, menurut Mensos, masih menggunakan mekanisme BPNT. Yakni disalurkan secara non tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ke e-warong yang sudah ditentukan.

"Masih memakai kartu lama (KKS). Jadi per hari ini kita belum ada pengadaan kartu baru. Kami masih menggunakan KKS ya," kata Mensos.

Untuk terus meningkatkan dan mendukung kualitas pelayanan Program Sembako, Mensos Juliari meminta bank-bank Himbara untuk meningkatkan jumlah e-warong. Sebab ia melihat, rasio e-warong masih kurang dibandingkan dengan jumlah KPM.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM), Andi ZA Dulung harapkan Program Sembako dapat membantu kurangi permasalahan stunting di Indonesia.

Dirjen PFM mengatakan,  cara pemerintah mengurangi stunting melalui Program Sembako adalah dengan memberikan pilihan bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan dengan memperhatikan gizi.

"Jadi memang inilah pemerintah terus menerus memperbaiki keadaan, makanya program ini pun ditambahkan dengan program pencegahan stunting dengan macam-macam kombinasi gizi," kata Andi.

KPM diberikan kebebasan dalam membelanjakan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan agar KPM menjadi bahagia.

"Ini benar-benar membuat ibu sendiri yang mengatur (pembelanjaan) sehingga ibu bahagia, jadi memang didesain sedemikian rupa," kata Dirjen PFM.

Namun demikian, Andi berpesan kepada para KPM agar tidak membeli barang yang tidak diperbolehkan, contohnya rokok. Jika diketahui ada KPM yang dapat membeli barang tersebut, maka sanksi pun akan diberikan kepada e-Warong yang menjualnya.

Untuk Provinsi Sulawesi Selatan penerima Program Sembako sebanyak 468.913 KPM dengan total nilai bantuan selama 12 bulan sebesar Rp844,043 miliar.

(*)