Baleg: DPR Akan Menjadi Penyeimbang Kepentingan dalam Omnibus Law Cipta Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menerima naskah akademik dan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya menyambut target 100 hari pemerintah untuk menyelesaikan RUU tersebut.

Willy menyatakan komitmen DPR agar menjadi penyeimbang segala kepentingan dalam pembahasannya. Sebab, RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini kerap mendapatkan respons negatif dari buruh atau aktivis lingkungan.

Buruh menganggap akan merugikan mereka, aktivis menilai akan ada potensi kerusakan lingkungan. Sementara, pengusaha berharap Omnibus Law Cipta Kerja diharap segera rampung untuk memicu ekonomi.

"Dengan telah diserahkannya secara resmi maka semua pihak bisa membaca dan mencatat pokok-pokok kritik dan perubahan yang diinginkannya. Tugas DPR adalah memastikan bahwa semua pihak didengarkan dan semua kepentingan bisa disuarakan secara seimbang," ujar Willy dalam keterangannya, Kamis (13/2).

Willy berharap pembahasan RUU Cipta Kerja dilaksanakan oleh Baleg DPR. Agar, bisa memastikan bahwa pembahasan Omnibus Law menjadi penengah semua suara yang masuk.

"Proses setelah ini, Badan Musyawarah (Bamus) DPR sebagai 'DPR Kecil' akan mengadakan rapat untuk menentukan alat kelengkapan yang akan membahas Omnibus Cipta Kerja. Fraksi-fraksi nanti akan membuat daftar inventaris masalah. Nah, kalau diputuskan di bahas di Badan Legislasi, saya akan undang semua pihak untuk memberi catatan dan masukannya. Termasuk serikat pekerja, organisasi lingkungan, organisasi HAM, semuanya," jelas Willy.

Willy mengatakan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja mengatur banyak segi demi penciptaan kesempatan kerja. Namun, terobosan ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dengan memperhatikan kemungkinan dampak yang akan muncul di masa depan. Sebab Willy menilai, RUU ini nantinya bukan hanya bicara kepentingan hari ini, namun juga tentang masa depan yang akan dihadapi generasi penerus.

"Kita sangat memahami kebutuhan investasi untuk memiliki kepastian dan kemudahan bergerak. Disaat bersamaan, penting juga bagi kita untuk melindungi ketersediaan sumber daya dan jaminan kerja warga negara. Maka keduanya harus diselenggarakan selaras agar hasil yang didapat juga dapat dicapai maksimal," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: